BPI KPNPA RI SEGERA LANTIK DPW SUMSEL

Palembang, bidik86.com

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Badan Peneliti Independen (BPI) Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (KPNPA RI) Sumatera Selatan (Sumsel) segera dilantik oleh pengurus pusat dan segera melaksanakan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang ada. Pelantikan tersebut akan berlangsung pada Rabu (19/12/18) mendatang, di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, dengan rencana menghadirkan para tokoh nasional seperti Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kementrian, hingga pejabat wilayah Sumsel, yakni Gubernur Sumsel serta Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Sumsel.

Demikian dikatakan oleh
Ketua Panitia acara deklarasi, Jihun, SH, acara pelantikan DPW, BPI KPNPA RI, Sumsel, akan dihadiri oleh ratusan tamu undangan dari berbagai kalangan. Pengurus yang akan dilantik juga ada sebanyak puluhan orang dengan menempati jabatan masing masing.

”Kalau Ketua Sumsel, sudah dilantik di Jakarta, pelantikan disini hanya para pengurus lainnya berjumlah 60 orang,” ucapnya, di Sekretariat, Jalan Musi Raya Barat, Senin (17/12/18).

Ditempat yang sama, Ketua pusat BPI KPNPA RI, Ibeng Kuswandi, yang juga didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) nya, Jatmoko Suwandanu, mengungkapkan ada beberapa agenda acara saat pelantikan tersebut, diantaranya Deklarasi sekaligus menggelar work shop dan pemberian Award kepada orang orang yang dinilai layak menerimanya termasuk beberapa Kepala Daerah Kabupaten maupun Kota yang ada di Sumsel.

”Work shop, kemudian akan melakukan berbagai hal usai pelantikan dengan mengundang nara sumber pihak Pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga lainnya. Kita berperan menyangkut kinerja Pemerintah sejauh ini. Rekan di Sumsel akan kami minta terkait kinerja Pemerintah di Sumsel.
Award juga diberikan kepada beberapa Kepala Daerah, Kapolda Sumsel, Kapala Kantor Wilayah (Kakanwil), Kejaksaan Tinggi (Kajati). Itu sudah kami nilai melalui tim untuk menilai hal tersebut,” paparnya.

Secara garis besar, sambung Ibeng, Pimpinan Pusat mendukung apa yang sudah dikerjakan DPW Sumsel dan atas kinerja mereka meski belum secara resmi dilantik.

”Berdirinya BPI di pusat sejak tahun 1998, nama awal kami dulu BIP kemudian 2005 berubah jadi BPI KPNPA, kami terkait anggaran dari Pusat hingga Daerah, dengan bekerjasama dengan pihak Kepolisian, Kejaksaan dan lainnya. Hingga saat ini sudah ada kepengurusan di 28 Provinsi di Indonesia, terakhir dilaksanakan pelantikan di Sumatera Utara (Sumut),” tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPW BPI KPNPA RI Sumsel, Abdul Mu’in, menambahkan jika pihaknya di seluruh Sumsel juga telah berkoordinasi serta membuktikan segala macam kinerja Pemerintah yang ada di Sumsel berhubungan dengan tindak pidana korupsi (tipikor) dan lainnya. Bentuk pencegahan juga kami lakukan dengan pemantauan melalui paket data.

”Selama ini juga kami telah menyampaikan beberapa kasus ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan lainnya. Kami siap bekerjasama dengan Instansi lainnya, Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Wartawan dan lainnya,” ujar dia.

“Ada 60 orang yang akan dilantik nanti. Saya dilantik 2016 lalu di Hotel Santika, Jakarta. Misi kami sendiri full paket data, mencerdaskan bangsa, pembinaan khususnya dalam hal tipikor dan Pungutan liar (Pungli). Kami bersinergi dengan aparat penegak hukum. Di Sumsel, kami menilai kini tindak korupsi meningkat dari sebelumnya, bahkan kami pula sudah punya target Intansi yang melakukan tindak korupsi ini. Beberapa Kepala Daerah yang terindikasi penggunaan anggaran yang salah. Laporan sudah kami buat dan telah disampaikan ke Kejaksaan. Dan salah satunya di Kejagung,” tegasnya.

Menurut ketua DPW, Abdulmu’in, pihaknya juga secara fakta telah menjalankan tugasnya dalam hal pemantauan,” pungkasnya. (Red)

No Responses

Leave a Reply