ADA JAGOAN DIBALIK GALIAN DS. CIJUNTI YANG TERINDIKASI BODONG, KASAT RESKRIM: SAYA AKAN KROSCEK

Purwakarta, bidik86.com

 

Kegiatan galian tanah merah di Kampung Cijunti, RT. 04/03, Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, sudah berjalan 3 (tiga) bulan dan diduga tidak kantongi ijin.

 

Status tanah adalah tanah milik salah satu pengembang untuk Perumahan, yang menurut informasi tanahnya dijual ke Cilamaya dan Pangulah, wilayah Kab. Karawang. Masalah yang timbul akibat dari galian tanah yang diduga belum mempunyai izin itu, mengakibatkan jalanan dipenuhi tanah sehingga mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan.

 

“Galian sudah berjalan 3 bulan. Galian tanah yang berlokasi di Kp. Cijunti, RT. 04/03, Ds. Cijunti, Kec. Campaka, Kab. Purwakarta, sering terlihat dum truck pengangkut tanah yang tiap harinya lalu lalang di sepanjang jalan tersebut,” ujar salah satu warga setempat, yang enggan disebutkan namanya, serta merasa terganggu akibat debu tanah merah yang dibawa dum truck, dikarenakan jalanan yang tidak disiram.

 

“Jangan nanya ijin, saya juga tahu prosedur, galian itu sudah ada ijinnya, kalau mau diberitakan, silahkan. Itu tanah kaplingan akan dibuat Pabrik,” ujar Kayut, saat dikonfirmasi awak media.

 

Sayangnya, salah satu Cheker, ketika dikonfirmasi di lokasi tersebut malah cuek dan nyeleneh, terkesan menantang.

 

“Silahkan diberitakan,” kata dia.

 

Kepala Polisi Resort (Kapolres) Purwakarta, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), Matrius, SIK, MH, ketika dihubungi Pewarta via Handphone (Hp), mengarahkan agar koordinasi dengan Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim), dikarenakan adanya kegiatan Baksos.

 

“Silahkan koordinasi dengan Kasat Reskrim, saya lagi ada kegiatan Bhakti Sosial (Baksos),” kata Kapolres.

 

Menurut Kasat Reskrim, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Handreas, dirinya sama sekali tidak mengetahui adanya kegiatan galian tanah tersebut.

 

“Saya belum tahu ada lokasi galian tanah merah, apalagi untuk Pabrik, nanti saya akan ke lokasi untuk kroscek,” singkatnya.

 

Salah seorang pemerhati lingkungan, Catur, mengatakan “jika galian tersebut diduga tidak kantongi izin, seharusnya pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta, melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian, harus Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lokasi galian tersebut serta mempertanyakan kelengkapan legalitasnya,” jelasnya.

 

“Apabila tidak kantongi izin, tentu saja galian itu harus ditutup,” pungkasnya.

 

Sumber: dinamikajabar.com (Nana S)

No Responses

Leave a Reply