ANGGOTA PPWI NANTIKAN PUTUSAN MA, WILSON LALENGKE : “MAHKAMAH AGUNG LALAI LAKSANAKAN TUGAS”

Jakarta, bidik86.com

 

Ketua Umum (Ketum) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menilai Mahkamah Agung (MA) lalai dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut disampaikannya kepada bidik86.com, Kamis (6/12/18) menanggapi keluhan anggota PPWI yang dipimpinnya, Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky yang begitu lama menunggu Putusan Mahkamah Agung (MA) atas perkara nomor 144 K/PID.SUS/2018, di lembaga peradilan tertinggi di Indonesia itu.

 

“Bayangkan, sudah 331 hari sejak perkara yang dimenangkan Hoky itu masuk ke MA (kasasi–red), hingga hari ini belum juga diputus oleh hakim MA. Jika bukan lalai dalam melaksanakan tugasnya, apa namanya itu ?” ujar lulusan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhanas RI) tahun 2012 itu dengan nada tanya.

 

Padahal, lanjut alumni pasca sarjana bidang Applied Ethics dari Utrecht University, The Netherlands, itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor  214/KMA/SK/XII/2014, tanggal 31 Desember 2014, secara tegas disebutkan bahwa perkara kasasi dan peninjauan kembali pada MA harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 250 hari, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

 

“Fakta ketidakjelasan putusan MA terkait perkara hukum yang dihadapi Anggota PPWI atas nama Soegiharto Santoso, mencerminkan kinerja Hakim-Hakim Agung di MA itu lamban dan dapat dinilai tidak becus bekerja. Lembaga itu justru melanggar PERMA yang dibuatnya sendiri,” tegas Wilson.

 

Secara terpisah, Soegiharto Santoso alias Hoky yang juga merupakan Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) mengatakan bahwa ia juga sempat memperoleh konfirmasi langsung dari Ketua MA, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H, M.H, maupun dari Ketua Muda Pidana MA, Dr. H. Suhadi SH, MH, bahwa benar, seharusnya 3 (tiga) bulan saja telah ada putusan dari MA dan paling lama 250 hari berkas perkara telah kembali ke Pengadilan Pengaju (PN Bantul–red).

 

“Selaku Wakil Pimpinan Redaksi (Wapimred) media online, Info Breaking News, saya sempat meliput acara pelantikan Ketua Muda Pidana MA, pada Selasa, 09 Oktober 2018 yang lalu. Usai acara pelantikan saya meminta penjelasan ke Pak Ketua MA, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H, M.H, maupun dari Ketua Muda Pidana MA, Dr. H. Suhadi SH, MH, Kedua Pejabat itu membenarkan bahwa seharusnya 3 (tiga) bulan saja telah ada putusan dari MA dan paling lama 250 hari berkas perkara telah kembali ke Pengadilan Pengaju, yakni Pengadilan Negeri (PN) Bantul yang mengadili perkara saya ini,” urai Hoky, Kamis (06/12/18) melalui pesan WhatsApp (WA)-nya.

 

Sebagaimana diketahui dan telah diberitakan di berbagai media, Hoky memenangkan perkara pidana atas kasus penggunaan logo seni APKOMINDO di PN Bantul, DIY. Walaupun ia telah sempat ditahan secara sewenang-wenang oleh oknum Polisi dan Kejaksaan selama 43 hari (24 November 2016 s/d 05 Januari 2017) dan menjalani 35 kali sidang di PN Bantul, akhirnya Hoky diputus bebas murni pada tanggal 25 September 2017 oleh majelis Hakim PN Bantul karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua.

 

Justru sebaliknya, dalam amar putusan disebutkan secara jelas adanya pihak yang menyediakan dana agar menjebloskan Hoky ke dalam penjara, sebagaimana isi dalam amar salinan putusan nomor : 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl (terkait Hak Cipta–red) tentang pernyataan saksi dari pihak pelapor Ir. Henky Yanto TA, ‘Bahwa saksi tahu siapa-siapa orang yang menyiapkan dana supaya terdakwa masuk penjara, seingat saksi, Suharto Juwono dan satunya saksi tidak ingat.’ Tak hanya itu, selain ada orang yang menyiapkan dana agar Hoky masuk penjara, dalam kasus kriminalisasi ini juga terungkap adanya oknum penegak hukum yang diduga membuat Surat Palsu Berita Acara Penolakan didampingi Pengacara dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tertanggal 05 September 2016, Jam 10.45 Waktu Indonesia Barat (WIB) atas nama, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Sarjono, SH.

 

Dengan kasus penemuan surat palsu dan informasi ada orang yang menyiapkan dana, maka terindikasi sangat kuat tentang adanya rekayasa terselubung sehingga Hoky sempat ditahan selama 43 hari di Rumah Tahanan (Rutan) Bantul, DIY.

 

Atas putusan bebas murni Hoky oleh PN Bantul, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ansyori, SH, dari Kehaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) mengajukan kasasi dengan tuntutan 6 tahun penjara dan denda Rp4 Miliar, yang sampai detik ini, perkara kasasi nomor 144 K/PID.SUS/2018 di MA telah jauh melampaui batas waktu penanganannya, namun masih belum ada putusan. Lucunya, JPU Ansyori, SH, justru telah dimutasi atas perbuatan dugaan turut terlibat dalam proses kriminalisasi terhadap Hoky.

 

“Berdasarkan kenyataan itu, seharusnya MA sudah dapat membuat keputusan bahwa kasasi yang diajukan JPU Ansyori, SH ditolak. Apa yang ditunggu MA ya ? Menunggu angpao ?” tanya trainer ribuan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pegawai Negeri Sipil (PNS), wartawan, mahasiswa dan masyarakat umum di bidang jurnalistik itu.

 

Diketahui, bahwa berdasarkan catatan Hoky, perkara kasasi itu telah diterima sejak tanggal 10 Januari 2018 dengan Mejalis Hakim MA, yakni, Hakim P1 : M. Desnayeti, SH, MH, Hakim P2 : Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH, M.Hum dan Hakim P3 : H. Suhadi SH, MH. Oleh karena berkas perkara telah diterima sejak 10 Januari 2018, maka seharusnya paling lambat tanggal 11 April 2018 (3 bulan) sudah ada putusan dari MA, kemudian seharusnya paling lambat tanggal 17 September 2018 (250 hari) berkas perkara sudah diterima kembali oleh Pengadilan Pengaju, yakni PN Bantul. Faktanya dari ketentuan PERMA 3 bulan harus ada putusan dari MA, namun hingga kini telah 331 hari masih belum ada putusan sama sekali dari pihak MA.

 

Kepada Ketum PPWI, Hoky juga memaparkan bahwa selain perkara kasasi nomor 144 K/PID.SUS/2018 yang masih belum diputus oleh MA, pria yang sempat mengikuti program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (Taplai) di Lemhanas itu mengatakan dirinya juga mendapatkan serangan hukum yang sengaja dilancarkan oleh pihak kelompok lawan. Berbagai macam laporan polisi (LP) dibuat, antara lain Laporan Polisi nomor : LP 503/K/IV/2015/-RESTRO Jakpus, Laporan Polisi nomor : LP/670/VI/2015/Bareskrim Polri, Laporan Polisi nomor : TBL/128/II/2016/Bareskrim Polri, Laporan Polisi nomor : LP/392/IV/2016/Bareskrim Polri, Laporan Polisi nomor : LP/109/V/2017/SPKT Polres Bantul dan juga serangkaian gugatan hukum Perdata di PN Jakarta Timur (Jaktim), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, yang berlanjut ke Tingkat Banding dan Kasasi di MA RI.

 

“Total ada 12 perkara di Pengadilan dan telah ada 9 perkara di Pengadilan yang dimenangkan oleh kubu Hoky, selaku Ketum Apkomindo yang sah. Bahkan dalam pertarungan panjang di Pengadilan, kubu lawan yang dimotori oleh Sonny Franslay, sudah 2 kali kalah di MA,” kata Hoky.

 

Namun demikian, saat ini masih ada gugatan baru lagi di PN Jakarta Selatan (Jaksel) yang akan disidangkan pada tanggal 12 Desember 2018, gugatan tersebut diajukan oleh Rudy D. Muliadi dan Ir. Faaz, dengan perkara nomor 33/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL.

 

“Yang luar biasanya, mereka menggunakan jasa Pengacara terkenal lagi yaitu Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH, MM, disertai dengan tuntutan ganti rugi materil sebesar Rp5 Miliar dan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp10 Miliar, sehingga jumlahnya Rp15 Miliar. Ini menujukkan bahwa ada niat buruk dari kelompok lawan yang sangat nyata dan sadis,” tukas Hoky.

 

Belum cukup dengan deraan berbagai perkara yang harus dihadapinya, kini Hoky kembali secara sewenang-wenang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polisi Resor (Polres) Bantul atas laporan Ir. Faaz, sehingga Hoky mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Kepala Polisi Resor (Kapolres) Bantul ke PN Bantul yang akan mulai bersidang pada tanggal 10 Desember 2018 mendatang.

 

“Inilah potret buram hukum di Negeri ini, kebanyakan Aparat tidak becus melaksanakan tugasnya, berkelin dan sengkarut dengan oknum-oknum warganya yang suka mempermainkan hukum sesuka hatinya,” tutup Wilson, dengan nada sedih melihat fenomena perkara yang dihadapi Hoky. (Red)

No Responses

Leave a Reply