BELUM SERAHKAN LPJ, PKBM SINGAPERBANGSA TERANCAM PEMBEKUAN IZIN OPERASI SERTA TERJERAT HUKUM

Karawang, bidik86.com

 

Tahun 20I8 Pemerintah Pusat (Pempus) telah menggelontorkan dana Bantuan Opersional Pendidikan (BOP) kepada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Kabupaten Karawang hingga puluhan milyar rupiah, dengan tujuan untuk meringankan beban dan membantu para pengelola, guna peningkatan mutu pendidkan non formal.

 

Selain dana BOP yang jumlahnya hingga mencapai puluhan milyar dari Pempus tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Kab. Karawang pun telah memberikan bea siswa kepada siswa-siswa PKBM yang berprestasi sebesar 5 milyar rupiah, melalui program Karawang Cerdas (Karcer).

 

Namun sangat disayangkan, perhatian yang begitu besar yang telah diberikan baik oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dampaknya belum bisa dinikmati oleh peserta didik, bahkan teridentifikasi merugikan peserta didik PKBM tersebut, diduga adanya pengelolaan yang menyimpang.

 

Salah satu PKBM yang telah mendapatkan kucuran dana BOP dan Karcer adalah PKBM Singaperbangsa. Kepala Seksi (Kasi) yang menangani bidang pendidikan Setara, H. Udan, membenarkan hal tersebut.

 

“Kedua dana bantuan tersebut telah diterima oleh Ketua PKBM Singaperbangsa, Opik Solihin, namun hingga saat ini belum ada laporan keuangan yang diterima oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Karawang,” jelasnya.

 

H. Udan sangat menyayangkan atas tindakan yang dilakukan oleh Opik Solihin, padahal ia sudah memberikan peringatan secara lisan agar segera menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas penggunaan kedua dana bantuan tersebut.

 

“Kami sudah memberikan toleransi sampai tanggal 10 Juli 2019, agar Opik Solihin menyerahkan LPJ-nya, namun dikarenakan Opik Solihin dengan alasan sakit, maka kami masih memberikan waktu hingga akhir bulan ini. Jika hingga akhir bulan ini tidak dapat juga menyerahkan LPJ tersebut, maka kami akan memberikan sangsi pembekuan izin operasi PKBM Singaperbangsa 2,” tegas H. Udan.

 

H. Udan menambahkan, agar Pengurus PKBM Singaperbangsa segera mendaftarkan para siswanya ke Kementrian Pendidikan (Kemendik) untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), agar kejadian tahun lalu tidak terulang lagi, yaitu siswa tidak dapat mengikuti ujian. Karena tentunya hal tersebut merugikan peserta didik, sehingga harus menunggu tahun berikutnya.

 

“Jangan dikira kalau PKBM dibekukan, akan terlepas dari jeratan hukum, semua penggunaan Uang Negara harus ada pertanggung jawabannya,” pungkasnya. (Red)

No Responses

Leave a Reply