BPPSDM LAKSANAKAN SELEKSI DIREKTUR POLTEKKES, ALUMNI LEMHANNAS : “KEMENKES WAJIB ANGKAT YANG BERSIH DARI KORUPSI”

Jakarta, bidik86.com

Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) melalui website resmi mengumumkan tentang uji kepatutan dan kelayakan pada seleksi terbuka jabatan Direktur Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tahun 2018 melalui surat Nomor KP. 03.03/I/2747/2018 tanggal 09 November 2018. Berdasarkan surat itu, ada 20 orang Calon Direktur dari 9 (sembilan) Poltekkes yang mengikuti uji tersebut,  yaitu Aceh, Palembang, Denpasar, Jakarta II, Semarang, Jayapura, Ternate, Kalimantan Timur dan Banjarmasin.

Merespon hal tersebut, salah satu Alumni Program Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA-48) Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menghimbau Kepala BPPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, agar menetapkan Pejabat Direktur Poltekkes yang bersih dari korupsi.

“Saya sangat mengapresiasi tahapan pemilihan Direktur Poltekkes yang dimulai sejak tanggal 26 November 2018. Pemilihan mulai dari pendaftaran secara online, seleksi administrasi, dilanjutkan dengan assesment dan pemilihan oleh senat, serta uji kepatutan dan kelayakan oleh BPPSDM Kesehatan di Jakarta,” ujar Wilson.

Berdasarkan surat resmi yang ditandatangani oleh Usman Sumantri selaku Kepala BPPSDM, proses ujian itu dilaksanakan tanggal 12-13 November 2018 di Ruang Amarilis Lantai 2 Gedung dr. Soewardjono Soerjaninggrat, SPOG, DR (HC) Jalan Hang Jebat III, Blok F3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

“Saya mengingatkan Kepala BPPSDM agar dapat menetapkan orang yang baik dan jujur pada jabatan tersebut, tolong rekam jejak itu menjadi pertimbangan terakhir dalam pengambilan keputusan,” kata Wilson yang merupakan tokoh Pers Nasional yang gigih mengkritisi perilaku korup para pejabat itu.

“Janganlah proses pemilihan yang terlihat sangat ketat ini menjadi tidak bermakna ketika Direktur yang ditetapkan ternyata orang yang tidak mempunyai integritas, tidak jujur dan mempunyai rekam jejak yang tidak baik,” himbau pria lulusan pasca sarjana bidang Global Ethics dari Utrecht University, Belanda, tersebut.

Upaya Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), lanjut Wilson, yang  menginginkan birokrasi yang _good governance_ harus didukung oleh semua jajaran Pemerintahan di bawahnya, termasuk juga Kemenkes RI.

“Semua pihak harus ikut mendorong agar keinginan Pemerintah menciptakan iklim _good governance_ segera terwujud,” imbuhnya lagi.

Bentuk dukungan dalam upaya pemberantasan korupsi diawali dengan penempatan pejabat yang bersih dari kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan bahkan mengarah pada perilaku korupsi. Hal ini harus menjadi pertimbangan khusus untuk semua jabatan di Kemenkes.

“Termasuk juga jabatan Direktur Poltekkes,” tukas Wilson.

Menurut pria yang menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) ini mengatakan, pengelolaan keuangan Negara harus transparans dan akuntabel.

“Saya selaku Ketum PPWI tidak ingin melihat masih ada pejabat-pejabat di lingkungan Pemerintahan yang terus menguras uang Negara untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Jika ini terus berlangsung, maka pertanyaannya adalah kapan Negara kita bebas dari korupsi ?” ungkap Wilson dengan tegas.

“Oleh karenanya, saya beserta segenap pengurus PPWI Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia akan terus mengontrol roda Pemerintahan untuk memperkecil peluang korupsi, termasuk juga di jajaran Poltekkes Kemenkes,” tambahnya.

“Sudah cukuplah rakyat melihat tontonan di televisi, hampir setiap hari ada saja pejabat yang di-OTT KPK, rakyat sudah bosan dan menaruh harapan pada Pemerintahan sekarang untuk terus membersihkan birokrat dari orang-orang jahat dan oportunis,” pungkas Wilson yang juga menyelesaikan pendidikan masternya di Birmingham University, England dan di Linkoping University, Swedia ini. (Red)

No Responses

Leave a Reply