CAPRES RI PRABOWO SUBIANTO DIPOLISIKAN?

Jakarta, bidik86.com

 

Pakar Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Ade Armando, bersama dengan ikatan Masyarakat Peduli Indonesia (MPI) melaporkan Prabowo Subianto, ke Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (Bareskrim Polri).

 

Ade mengatakan, laporan itu dilakukan terkait klaim kemenangan Pasangan Calon (Paslon) Presiden nomor urut 02 pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

 

“Tanggal 17 itu beliau (Prabowo) menyatakan bahwa berdasarkan real count mereka memperoleh 62% suara, berdasarkan 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu) Tenpat Pemungutan Suara (TPS), yang adalah 40% dari keseluruhan TPS yang ada di Indonesia,” kata Ade di Bareskrim Polri, Senin (22/04/19).

 

Klaim kemenangan tersebut juga dilakukan Prabowo pada 18 April 2019 walaupun dengan angka yang sudah berubah, namun beliau mengatakan berdasarkan real count mereka menang.

 

“Tanggal 19 April 2019 (Prabowo) mengatakan lagi bahwa mereka sudah menang berdasarkan real count dan sudah menyebut diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Indonesia,” tambahnya.

 

Ade menilai, apa yang disampaikan Prabowo merupakan suatu kebohongan dan bisa menimbulkan konflik di masyarakat.

 

“Pemilihannya siang hari, pada malam hari dia sudah tahu real count dari 320.000 TPS yang angkanya 62% itu. Karena itu, kami menganggap itu bohong dan kebohongan itu berpotensi sekali menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” paparnya.

 

Ade khawatir, apabila narasi yang disampaikan Prabowo dilakukan secara terus menerus akan memengaruhi publik dan menjadi suatu kebenaran, padahal tidak demikian.

 

“Karena kalau itu diulang-ulang, terus masyarakat percaya bahwa itu benar, tapi tenyata nanti hasil akhirnya berbeda, itu bisa membuat kegaduhan, kemarahan, serta keonaran,” tambahnya.

 

Adapun kata Ade, dalam laporannya itu pihaknya membawa sejumlah barang bukti (bb) yakni video yang diambil dari You Tube dan rekaman dari salah satu Televisi (Tv) yakni Tv One dan CNN.

 

“Pasal yang dijerat, pasal 14, 15, Undang-undang (UU) 1946, sama dengan pasal yang digugat ke Ratna Sarumpaet, ancaman maksimal 3 (tiga) tahun penjara,” ungkapnya. (Red)

No Responses

Leave a Reply