DIDUGA TANPA DOKUMEN, PEMBONGKARAN SDN GENENGANJASEM DISOAL

Jombang, bidik86.com

 

Pembongkaran Sekolah Dasar Negeri (SDN) Genenganjasem, Kecamatan Kabuh, oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jombang, karena diduga ilegal. Pasalnya, ketika akan dilakukan pembongkaran, Sekolah tersebut tidak bisa menunjukkan Dokumen atau surat-surat yang meyakinkan kepada Kepala Desa (Kades).

 

Bangunan SDN Genenganjasem, yang sudah lama tidak digunakan tersebut dibongkar, sedangkan bekas bongkaran seperti kayu bekas yang digunakan, masih kuat untuk dimanfa’atkan dan masih ada yang lainnya bekas bongkaran tersebut. Menurut Anton, Kades Genenganjasem, “Biarpun itu aset milik Pemerintah Daerah (Pemda), sebenarnya juga ada tata kramanya sesuai dengan aturan Desa, apalagi bisa memberikan bukti surat pemberitahuan terlebih dahulu, jika nanti SDN Genenganjasem akan dibongkar, itu yang benar. Tetapi sebaliknya, diduga tanpa ada surat-surat atau Dokumen yang dimiliki, terus membongkar. Saya sebagai Kades, seakan dianggap lemah oleh warga  saya, dipikir saya ini dianggap orang bodoh oleh warga saya sendiri. Biarpun itu aset daerah, akan tetapi kalau bisa menyesuaikan prosedur yang benar tidak masalah, malah kita bisa bergotong-royong ikut membantu, itu termasuk salah satu tata-krama yang benar, ” tegasnya.

 

Berdasarkan Informasi yang dikantongi awak media, saat itu Kades Genenganjasem, sempat menanyakan kepada salah satu Kepala Sekolah (Kepsek) yang ada diwilayahnya, Apa benar pembongkaran tersebut dari Pemkab Jombang ? Menurutnya benar, tetapi yang patut disesalkan kenapa kalau itu “perintah” tetapi tidak bisa menunjukkan Surat Keputusan (SK) Pembongkaran ?

 

Pertanyaannya, apakah tindakan yang dilakukan oleh Tim BPKAD itu sudah benar ? dan yang dilakukan mereka itu apa sudah  sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014, sebagai pengelola barang milik Pemerintah dan dilakukan secara benar ? Patut disesalkan, tindakan dari Tim BPKAD diduga tanpa kompromi yang baik,akan tetapi diduga merugikan Pemerintahan Desa (Pemdes) tanpa bisa menunjukkan Dokumen legalitas yang dimiliki, bahkan diduga telah melakuksn perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap Pemdes setempat.

 

Sebenarnya, mereka sudah dibekali aturan yang ada sesuai di PP No. 27 tahun 2014, akan tetapi gelagat yang ditunjukkan kurang bisa menunjukkan rasa simpati kepada Pemdes di Kec. Kabuh tersebut. Patut disesali, sebuah Lembaga Pemerintahan seperti BPKD, oknum petugasnya kurang bisa menunjukkan rasa simpati kepada masyarakat Desa.

 

Menurut Jumadi, Sekretaris Diknas Jombang, ketika dihubungi Pewarta bidik86.com mengatakan, “Terkait pembobongkaran SDN Genenganjasem, itu ditangani oleh BPKAD,karena itu termasuk aset daerah, jadi itu sudah bukan kewenangan Diknas,” jelasnya.

 

Sementara, salah satu Aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kompak, J.Utomo mengatakan, “Kalau Tim BPKAD tidak bisa menunjukkan Dokumen, itu sebenarnya sudah salah. Aturan harusnya dipakai, jangan dianggap Desa tidak ada aturannya, masalahnya ini aset Negara, iya kalau benar dibawa dan disimpan ke tempat yang aman untuk dikelola lagi. Kalau dijual seenaknya ? Kita masak tahu, Kades bisa disalahkan kalau ada apa-apa. Bangunan itu banyak kayu Jati bekas dan masih bisa digunakan, bahkan harganya tidak murah Kalau sudah dilelang, berarti kan ada Dokumen pemenang lelangnya. Kalau mau disimpan di gudang, kan harusnya ada surat jalannya. Kalau tidak ada yang bisa di tunjukkan, kita wajib curiga mau dibawa kemana bongkaran-bongkaran kayu tersebut,” jelasnya.

 

Sementara itu, terkait kebenarannya, Kepala Dinas (Kadis) BPKAD Jombang, sampai berita ini di turunkan, belum berhasil ditemui oleh awak media. (Tok)

No Responses

Leave a Reply