GUGATAN PMH TERHADAP DP MEMASUKI BABAK BARU, PENGGUGAT AJUKAN BANDING

Jakarta, bidik86.com

 

2 (dua) Organisasi penggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Dewan Pers (DP), Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), melalui kuasa hukumnya Dolfie Rompas, S.Sos, SH, MH, secara resmi telah mendaftarkan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) atas gugatan penggugat beberapa waktu lalu. Selanjutnya, memori banding atas putusan Pengadilan yang menolak gugatan para penggugat telah juga dimasukkan pada hari Senin (01/04/18) oleh kuasa hukum Dolfie Rompas, yang diterima oleh Panitera PN Jakpus, Mustafa Djafar, SH, MH.

 

Hal tersebut disampaikan Dolfie Rompas, kepada pekerja media usai memasukkan memori banding tersebut ke PN Jakpus.

 

“Atas nama para penggugat, kami telah mendaftarkan permohonan banding atas putusan PN Jakpus yang menolak gugatan PMH klien kami beberapa waktu lalu. Hari ini kami masukan memori bandingnya,” ujar Dolfie Rompas.

 

Sebagai pertimbangan dalam mengajukan permohonan banding tersebut, lanjut Pengacara yang murah senyum ini, antara lain bahwa Hakim dinilai tidak cermat dalam membaca dan menganalisa substansi gugatan para penggugat. Ditambah lagi, dalam persidangan yang digelar sebanyak tidak kurang dari 27 (dua puluh tujuh) kali yang menghadirkan berbagai saksi fakta maupun ahli Pers dari kedua belah pihak, Majelis Hakim (MH) terkesan tidak mempertimbangkannya sama sekali. Padahal, saksi dari pihak tergugat yang dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa sesuai UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, DP tidak diberikan kewenangan untuk membuat aturan-aturan Pers.

 

“Kami menilai bahwa MH tidak cermat dalam menilai substansi guguatan PMH terhadap DP. Yang menjadi pokok gugatan klien kami adalah bahwa DP telah melampaui kewenangannya dalam mengatur kehidupan Pers, seperti verifikasi organisasi, verifikasi media dan melaksanakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). UU tidak mengatur bahwa DP diberi kewenangan untuk itu. Ahli Pers yang dihadirkan oleh DP juga membenarkan hal tersebut, namun Hakim tutup mata dengan keterangan para ahli maupun saksi fakta yang dihadirkan di persidangan,” urai Dolfie Rompas.

 

Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) PPWI, Wilson Lalengke, menilai bahwa dalam setiap kali persidangan, sangat jelas terlihat para Hakim yang mengadili perkara PMH terhadap DP gamang, cenderung tidak memahami persoalan yang disidangkan.

 

“Saya hampir tidak pernah absen, selalu mengikuti persidangan dan senantiasa memperhatikan sikap, pertanyaan dan pernyataan para MH. Saya berkesimpulan, maaf, Hakim tidak mengerti apa yang disidangkannya. Mereka perlu mempelajari substansi kemerdekaan Pers sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling asasi sesuai Pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) dan Artikel 19 Piagam Persatuan Bangsa-bangsa (PBB),” kata Wilson, yang merupakan Alumni program pascasarjana bidang Global Ethics dan Applied Ethics dari 3 (tiga) Universitas terbaik di Eropa, Birmingham University Inggris, Utrecht University Belanda dan Linkoping University Swedia.

 

Selanjutnya, Alumni PPRA-48 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI tahun 2012 itu juga menyatakan bahwa berdasarkan UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, sebenarnya DP itu bukan Lembaga yang dibentuk untuk sekelompok Wartawan yang diklasifikasikannya sebagai konstituennya.

 

“DP itu dibentuk dan di-Keppres-kan dengan fungsi menjaga dan mengembangkan kemerdekaan Pers untuk seluruh Wartawan atau pekerja Pers, bahkan untuk seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir orang yang tergabung di Organisasi tertentu itu. Seluruh rakyat Indonesia ikut andil membiayai operasional DP melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mereka kuras setiap tahun melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), namun mengapa Lembaga itu hanya mengakomodir kepentingan sekelompok Wartawan saja? Tuman…!!!” ujar Wilson penuh rasa heran.

 

Dia menjelaskan juga bahwa segala aturan yang dibuat DP yang notabene melanggar aturan perundangan selama ini dapat diduga adalah untuk menjaga berbagai kepentingan dari kelompok tertentu sehingga aman dari akses pihak lain terhadap potensi kepentingan tersebut. Para penguasa media, termasuk segelintir Organisasi Pers yang selama ini mendapatkan keuntungan dari geliat dunia Pers, berkolaborasi dengan Oknum penguasa, telah berhasil membentengi kepentingan mereka dari jangkauan para pendatang baru di dunia Pers.

 

Terkait dengan permohonan banding yang sudah diajukan, Wilson berharap kiranya MH di tingkat banding dapat lebih cerdas melihat substansi gugatan dan memberikan keputusan yang adil.

 

“Yaa, sebagai pihak pembanding atas gugatan kita yang ditolak di tingkat PN, kita berharap kiranya MH di tingkat banding akan lebih cerdas membaca dan menilai substansi gugatan kita tersebut dan selanjutnya memberikan putusan yang adil demi tegaknya kemerdekaan Pers bagi seluruh Wartawan dan rakyat Indonesia,” pungkas tokoh Pers Nasional yang selama ini getol membela para Wartawan yang dikriminalisasi di berbagai daerah itu. (Red)

No Responses

Leave a Reply