KAPOLRI PERINTAHKAN TANGKAP OKNUM DEBT COLLECTOR

Jakarta, bidik86.com

 

Perintah langsung dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) H. M. Tito Karnavian, tangkap preman dan debt collector, karena aksinya brutal dan mengganggu ketenangan masyarakat serta menjadi perampok di jalan yang meresahkan warga.

 

Kapolri akan sapu bersih (saber) preman serta perampok berkedok debt collector yang membuat resah masyarakat, adanya teror dari debt collector dijalan yang mengambil unit motor atau mobil konsumen yang terlambat membayar angsuran kredit, dengan alasan apapun, itu tidak bisa dibenarkan, itulah yang di infokan oleh Kapolri.

 

”Apapun itu alasannya kalau meresahkan masyarakat wajib ditindaklanjuti oleh Kepolisian dan itu sebagian dari teror pada masyarakat. Kami ingin rakyat Indonesia tenang, kondusif serta aman menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ini. Kita akan rangkul masyarakat, karena rakyat bagian dari kami,” ujar Kapolri lagi.

 

Sebab, lanjut Kapolri, sekarang Undang-Undang (UU) tersebut telah diatur oleh Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 serta Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011.

 

Sedangkan perilaku bank finance (jasa membayarkan kreditur) yang telah menggunakan jasa preman berkedok debt collector untuk merampas unit motor atau mobil itu semua tidak dibenarkan, menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011, tindakan tersebut melawan hukum.

 

Unit mobil beserta motor hak konsumen atau kreditur wajib di daftarkan ke Fidusia. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2011, itu semua yang berhak satu-satunya menarik  kendaraan kredit bermasalah adalah juru sita Pengadilan yang didampingi Kepolisian, bukan preman yang berkedok debt collector.

 

Diharuskan pihak leasing tunduk kepada hukum Indonesia, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK 010/2012 tentang semua perbankan.

 

Unit motor dan mobil harus mengikuti pendaftaran Fidusia yang mewajibkan leasing mendaftarkan jaminan Fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sementara pihak leasing yang tidak mendaftarkan jaminan tersebut terancam akan dibekukan usahanya.

 

Fidusia umumnya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan. Sebagai debitur membayar biaya jaminan fidusia tersebut. Tujuannya adalah kendaraan yang dikredit bebas dari penarikan debt collector.

 

Di tempat terpisah, Hotman Paris Hutapea, Pengacara kondang Indonesia juga berpesan kepada Kapolri, agar menangkap preman dan perampok yang berkedok debt collector tersebut. Karena mereka menjadi perampok yang sudah meresahkan masyarakat.

 

”Polri segera tangkap semua preman dan debt collector di jalanan, Serta harus menindak tegas terhadap pengambil unit yang berada di leasing. Karena mereka telah mengancam dan meneror, bahkan sangat meresahkan masyarakat.” kata Hotman. (Red)

No Responses

Leave a Reply