KARYAWAN DILARANG BERJENGGOT, ADILKAH ?

Jakarta, bidik86.com

Melalui siaran Pers, Ketua Serikat Buruh Independent (SBI), Rumah Sakit (RS) Kristian Bagus Yuwono, terkait RS Premier Jatinegara, terbit Surat Keputusan (SK) Direksi, berisi tentang Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) terhadap salah satu pekerjanya, yakni Riyanto Waspodo, yang telah bekerja dari September 2013 dan karena keyakinannya telah memelihara jenggot sejak tahun 2014.

Pekerjaan beliau sehari-harinya adalah Driver Ambulance, dengan loyalitas tinggi dan melaksanakan setiap perintah kerja dengan baik, dipaksa harus berhadapan dengan kekuatan Perusahaan dimana beliau bekerja.

Awalnya kasus ini dikarenakan adanya pasal di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Affinity Health Indonesia (AHI) periode tahun 2016-2018, yang mengatur mengenai Pekerja yang memelihara jenggot.

Sekilas profil PT. AHI adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Kesehatan dalam hal ini RS. Terdapat 3 (tiga) unit bisnis yang bernaung di bawah PT. AHI yakni RS Premier Jatinegara Bintaro Surabaya (RSPJ, RSPB dan RSPS). Di masing-masing RS sudah terdapat Serikat Buruh/Serikat Pekerja, yang mana berhak mewakili kepentingan pekerjanya dalam membuat suatu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bukan tanpa sebab mengapa pasal yang mengatur mengenai memelihara jenggot tersebut tertuang di dalam PKB. Latar belakang dituangkannya pasal larangan memelihara jenggot adalah karena ada pekerja RS Premier Surabaya, memelihara jenggot panjang sedangkan pekerjaannya bagian cook/dapur.

Ada kekhawatiran apabila jenggotnya jatuh, akan mengotori makanan yang dimasaknya. Kasus di Surabaya tersebut terjadi sekitar tahun 2015-2016. Pada saat itu, terkait pengaturan pemeliharaan jenggot hanya diatur di dalam SOP, makanya untuk menguatkan diatur dalam PKB atas permintaan dari HR Manager RS Premier Surabaya.

Pada saat proses perundingan PKB, tim perunding dari pihak Serikat Buruh, telah mengajukan keberatan mengenai pasal larangan memelihara jenggot. Sejak berlakunya PKB periode tahun 2016-2018 yaitu sejak bulan November 2017, pihak Perusahaan mempermasalahkan jenggot Riyanto Waspodo.

Tidak hanya Riyanto yang dipermasalahkan, namun beberapa Pekerja lainnya juga dipermasalahkan, hingga 2 (dua) orang dengan terpaksa memutuskan untuk mengundurkan diri yakni masing-masing di bagian Laboratorium dan Fisioterapi. Selama kasus ini berlangsung, kami selaku Pengurus Serikat Buruh Independent RS Premier (SBI RSP-KASBI) Jatinegara, terus memberikan advokasi, mendampingi dan mengawal setiap proses penyelesaian kasus Riyanto Waspodo. Mulai dari bipartite hingga tripartite dengan pihak Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Sudisnakertrans) Jakarta Timur. Sangat disayangkan, pihak Sudsinakertrans Jaktim, justru memberikan anjuran yang tidak sesuai dengan harapan kami dan kami rasa tidak adil.

Pasal dalam PKB tersebut berbunyi, semua Karyawan tidak diperkenankan untuk memelihara kuku panjang, jenggot dan rambut panjang terurai, karena terkait dengan masalah Infeksi Nosokomial. Walaupun dalam perkembangannya selama persidangan kasus ini berlangsung, pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) melalui Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan (BPPK) telah memberikan penjelasan mengenai jenggot terkait Infeksi Nosokomial.

Dalam kutipan penjelasan tersebut disampaikan: bahwa peluang terjadinya Infeksi Nosokomial pada Karyawan RS berjenggot, lebih rendah dibanding dengan yang tidak. Namun sampai saat ini, belum ada studi yang meneliti hubungan panjang-pendek jenggot dengan Infeksi Nosokomial.

Lagi pula, fakta yang terjadi di lapangan adalah tidak semua Karyawan laki-laki yang berjenggot dipermasalahkan, tetapi hanya sebagian saja dan hal tersebut terindikasi adanya unsur diskriminasi.

Atas dasar-dasar itulah, maka Riyanto Waspodo, melalui kuasa hukumnya Iwan Gunawan & Rekan, mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, tertanggal 23 Agustus 2018 dengan nomor perkara: 242/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Hingga pada 06 Desember 2018, Majelis Hakim (MH) telah memberikan putusan yang menyatakan SK Direksi, tentang PHK Bp. Riyanto Waspodo adalah batal demi hukum.

Serta memerintahkan tergugat yakni PT. AHI, untuk mempekerjakan kembali pada posisi semula dengan membayarkan kompensasi uang proses selama 6 (enam) bulan. Akan tetapi, permasalahan tidak berhenti disini, dikarenakan Perusahaan mengajukan Memori Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI tertanggal 03 Januari 2019. Atas Memori Kasasi tersebut, melalui kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, telah menyerahkan kontra Memori Kasasi.

Maka dengan ini, penulis selaku Ketua tim perunding dari pihak Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang telah memberikan kesaksian sebenar-benarnya di bawah sumpah di muka Pengadilan, beserta segenap Pengurus dan Anggota SBI RSP-KASBI Jatinegara, di Jaktim menyatakan sikap:

1. Agar supaya Ketua MA RI menolak Memori Kasasi yang diajukan oleh Perusahaan;

2. Menyatakan bahwa keputusan MH Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Jakpus, dengan nomor perkara 242/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst, sudah sesuai dengan asas keadilan dan pertimbangan hukum yang benar dan matang;

3. Memerintahkan tergugat dalam hal ini PT. AHI RS Premier Jatinegara, untuk melaksanakan keputusan MH Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Jakpus; atau

4. Jika Ketua MA RI memiliki pertimbangan yang lain, agar mempertimbangkan dengan seadil-adilnya demi kebebasan berkeyakinan dan menjalankan kepercayaan bagi seluruh warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, khususnya Riyanto Waspodo. (Red)

No Responses

Leave a Reply