KASUS KRIMINALISASI WARTAWAN EPONG REZA MULAI DISIDANGKAN, KETUA PPWI BIREUEN : “SAYA SANGAT KECEWA”

Bireuen, bidik86.com

 

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Bireuen, Rusmadi, menyatakan sangat kecewa terhadap pihak Penegak Hukum (Gakum). Seharusnya kasus yang dihadapi Epong Reza, salah satu Wartawan media Realitas tersebut, tidak harus masuk ke persidangan.

 

Menurut Rusmadi, kasus yang dihadapi Epong Reza seperti terlalu dipaksakan.

 

“Baru kali ini terjadi di Bireuen, Wartawan diproses hingga ke Pengadilan,” ungkapnya kepada bidik86.com, setelah menghadiri sidang perdana Epong Reza, Selasa (05/03/19).

 

“Saya sangat kecewa, kasus Epong Reza seperti dipaksakan, buktinya, penangguhan tahanan saja tidak diberikan. Seharusnya Kepolisian Resort (Polres) Bireuen, jangan seperti itu terhadap Wartawan, karena selama ini, Wartawan Bireuen sudah bermitra dengan baik,” tambahnya.

 

“Kami sangat menghargai hukum, tetapi tidak harus seperti ini, karena masalah Epong Reza bukan masalah terorisme, tetapi dia seorang Wartawan. Apa salahnya jika diberikan penangguhan tahanan. Ada yang janggal dengan masalah ini,” tuturnya.

 

Seperti diketahui, Epong Reza menjalani sidang perdana kasus Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dihadapi Wartawan online, media Realitas tersebut, di Pengadilan Negeri (PN) Bireuen. Puluhan Wartawan yang bertugas di area Bireuen, turut menghadiri dan mengawal kasus tersebut.

 

Sidang dipimpin Majelis Hakim (MH) Zufida Hanum, SH, MH, dengan Hakim Anggota, Mukhtar, SH dan Mukhtaruddin, SH.

 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Gempa Awaljon Putra, SH, MH, lalu membacakan dakwaan. Dalam dakwaan itu disebutkan, 25 Agustus 2018, dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektonik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

 

Terdakwa melihat adanya kendaraan dump truck yang diduga milik PT. Takabeya Perkasa Group, yang diduga melakukan penyalahgunaan minyak bersubsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Gampong Sawang, Peudada.

 

Lalu terdakwa membuat dan menulis berita di media Realitas.Com, dengan judul Merasa Kebal Hukum, Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa.

 

Dengan menggunakan Handphone (HP) merek Oppo putih, mendistribusikan akun link berita tersebut menyebarkan melalui akun facebooknya (fb) Epong Reza, menulis judul Merasa Kebal Hukum, Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa, dibagikan sebanyak 19 (sembilan belas) kali dan 55 (lima puluh lima) komentar, dengan 99 (sembilan puluh sembilan) tanggapan.

 

“Saksi H. Mukhlis A.Md bin Cut Hasan, adalah adik Bupati Bireuen saat ini, yang merupakan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan tersebut, tidak menggunakan minyak subsidi karena telah bekerjasama dengan PT. Mulya Globalindo, untuk kebutuhan seluruh Perusahaannya. Sehingga postingan melalui akun fb tersebut telah membuat saksi H. Mukhlis merasa sangat malu, terhina dan tercemar nama baiknnya, kemudian membuat Laporan Polisi (LP) pada 04 September 2018,” baca Muhammad Gempa.

 

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 A ayat (1) Jo pasal 28 Ayat (1) UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang UU ITE, sebagiamana telah dirubah dengan UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 

Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) PPWI, Wilson Lalengke, di Jakarta menyampaikan pesannya, agar rekan-rekan Jurnalis di Bireuen, terus memberikan dukungan moral kepada rekan Epong Reza, dalam menghadapi masalah ini. Alumni Program Pascasarjana dari Universitas Utrecht Belanda ini juga menegaskan, bahwa PPWI akan terus berjuang menolak kriminalisasi terhadap hak bersuara seluruh warga dimanapun, sesuai Pasal 28 F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) dan pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tahun 1948.

 

“PPWI dan segenap Jurnalis Indonesia, akan terus berjuang menolak kriminalisasi terhadap suara masyarakat yang merupakan HAM setiap orang, terutama Wartawan. Kita harus terus kawal kasus kriminalisasi Epong Reza ini, terus suarakan temuan-temuan terkait perilaku Penguasa dan Pengusaha yang merugikan rakyat di lingkungan masing-masing. Khusus teman-teman PPWI Bireuen, agar memberikan dukungan moral terhadap korban kriminalisasi PT. Takabeya, yang diduga berkomplot dengan Aparat dan Perangkat Hukum disana,” tegas Wilson, yang merupakan Alumni Program pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA-48) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI tahun 2012, melalui sambungan WhatsApp-nya (WA), Selasa(05/03/19). (Red)

No Responses

Leave a Reply