KETUA DPR RI: PENGERAHAN MASSA HARUS SESUAI KORIDOR HUKUM DAN UU

Jakarta, bidik86.com

 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet), menghimbau semua elemen masyarakat segera menghilangkan ego kelompok yang melampaui batas toleransi hukum dan Undang-undang (UU). Setiap kelompok masyarakat berhak untuk memperjuangkan kepentingannya. Namun, tetap harus berada dalam koridor hukum dan UU.

 

Ego kelompok jika disalurkan dalam bingkai hukum dan UU dipastikan tidak merusak stabilitas keamanan nasional (kamnas) dan ketertiban umum (tibum). Sebaliknya, jika ego kelompok dipaksakan untuk menabrak hukum dan UU, yang akan terjadi adalah benturan antar-kelompok masyarakat. Dan, bila terjadi benturan tak pelak jika Aparat keamanan tidak bertindak tegas, rakyat yang menderita.

 

“Saya berharap, pengerahan massa ke gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang direncanakan pada 20, 21 dan 22 Mei 2019, berlangsung tertib dan damai. Harus diwaspadai adanya penumpang gelap yang sengaja ingin memanfa’atkan situasi dan menciptakan ‘martir’ di tengah-tengah pengunjuk rasa,” ujar Bamsoet, saat menghadiri acara berbuka puasa Partai Golongan Karya (Golkar) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) di Hotel Sultan (19/05/19).

 

Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar yang juga Menteri Perindutrian (Menper), Airlangga Hartarto, Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang, Menteri Koordinator (Menko) Maritim, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara (Mensekneg) Pratikno, Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.

 

Kepala Badan Bela Negara FKPPI, yang juga Wakil Ketua Umum (Waketum) Pemuda Pancasila (PP) ini berharap, aktivitas pengerahan massa tetap harus sesuai aturan main, atau berada dalam koridor hukum dan UU. Agar suasana tetap kondusif, penyampaian aspirasi atas nama massa itu hendaknya juga dalam kerangka dialog antara perwakilan massa dengan wakil-wakil dari KPU dan Bawaslu.

 

“Peserta unjuk rasa diharapkan tidak memaksakan kehendak kepada KPU dan Bawaslu. Sebab, baik KPU maupun Bawaslu harus bekerja sesuai UU serta Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya. Karena itu, menjadi sangat penting bagi penanggungjawab kegiatan untuk selalu berkoordinasi dengan Aparat keamanan yang bertugas,” tegas Bamsoet.

 

“Saya juga berharap kepada penanggungjawab kegiatan untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat pada umumnya. Waktu yang bertepatan dengan jadwal berkumpulnya massa di KPU dan Bawaslu adalah hari-hari kerja dan Sekolah. Pemusatan massa di 2 (dua) lokasi itu diharapkan tidak menimbulkan gangguan teramat serius terhadap arus lalu lintas (lantas) di kawasan itu,” pungkasnya. (Red)

No Responses

Leave a Reply