KPAI DESAK KAPOLDA TERKAIT SALAH SEORANG OKNUM PERWIRA POLISI YANG DIDUGA PERKOSA SISWI SMP

Jakarta, bidik86.com

 

“Jika benar dan terbukti secara hukum serta sah memenuhi unsur pidana, Perwira Menengah Markas Komando (Mako) Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut), berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), yang diduga melakukan kejahatan seksual terhadap salah seorang anak siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) usia 14 tahun di Manado, maka demi kepentingan anak dan demi keadilan bagi korban, tidaklah ada alasan bagi Polda Sulut, untuk tidak menindaklanjuti laporan korban,” desak Ketua Umum (Ketum) Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, merespon dugaan kasus kejahatan seksual yang dilakukan salah seorang Pimpinan Mako Brimob Polda Sulut, di Kantornya di Bilangan Pasar Rebo, Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (25/06/19).

 

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 17 tahun 2016, tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 01 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, junto UU RI No. 35 tahun 2014, tentang perubangan kedua atas UU RI no. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, pelaku dapat dipidana paling sedikit 10 tahun dan paling lama 20 tahun dan dapat ditambahkan dengan ancaman pidana seumur hidip, demikian ditambahkan Arist.

 

Komnas Perlidungan Anak di Indonesia merupakan Lembaga yang diberikan mandat, tugas dan fungsi, memberikan pembelaan dan perlindungan anak di Indonesia, mengingatkan semua pihak, secara khusus penegak hukum (gakum), tidak ada unsur suka sama atas kasus kejahatan seksual ini. Karena ketentuan UU Perlindungan Anak menyebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan hubungan seksual terhadap anak dibawah 18 tahun, sekalipun “suka sama suka”, dengan ketentuan hukum diatas, tindakan dan perbuatan pelaku dapat diancam dan dijerat dengan pidana.

 

Lanjut Arist, dalam ketentuan UU RI No. 35 tahun 2014, tentang Perlindungan Anak, setiap orang yang mengetahui terjadinya kejahatan seksual atau pelanggaran hak anak, tetapi tidak melakukan pencegahan, dapat dikategorikan ikut mendorong dan ikut serta memfasilitasi terjadinya pelanggatan hak anak, dimana anak sesungguhnya membutuhkan pertolongan tetapi dibiarkan, dapat dipidana 5 tahun penjara.

 

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado, Jackson Wenas menuturkan, bahwa tanggal 05 Juni 2019, tepat hari pertama Idul Fitri, terjadi peristiwa tindak pidana asusila terhadap seorang putri remaja kelas 1 (satu) SMP di Manado, berusia 14 tahun, yang diduga dilakukan salah satu Perwira menengah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertugas di Polda Sulut.

 

“Kasus dugaan asusila ini sudah kami laporkan ke Polda,” tutur Wenas.

 

Menurutnya, sesuai pengakuan korban, kasus ini berawal saat korban diajak oleh tetangganya inisial F pergi ke salah satu rumah seorang Oknum Polisi inisial AW. Sesampainya di rumah AW sekitar pukul 20.00 Waktu Indonesia Tengah (WITA), AW langsung mengajak korban meminum minuman keras jenis cap tikus dan bir hitam. Dalam kesempatan itu, kemudian AW menelepon rekannya, salah satu Pimpinan Brimob, di Mako Brimob Polda Sulut, berpangkat AKBP.

 

Saat Perwira menengah Polri tersebut sampai di rumah AW, korban sudah dalam keadaan mabuk berat, dalam kesempatan itu terduga kemudian mengajak dan memaksa korban ke dalam sebuah kamar di rumah tersebut. Korban mencoba menolak ajakan terduga, namun pelaku tetap memaksa korban di sebuah kamar dalam rumah milik AW. Disitulah korban diperkosa dan menjadi korban kejahatan seksual.

 

Pasca kejadian, korban yang dalam keadaan ketakutan penuh isak tangis meminta pulang, tetapi AW dan rekannya, menahan korban dengan alasan pintu pagar sudah dikunci.

Ketika itu korban langsung memberontak dan mengatakan akan meloncati pintu pagar jika tidak diperbolehkan pulang, sehingga pada malam itu juga AW dan pelaku terpaksa mengantarkan korban pulang ke rumahnya.

 

Polda Sulut telah menerima laporan adanya tindak pidana kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Oknum Perwira menengah Polri tersebut.

 

Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Sulut, Komisaris Polisi (Kombespol) Isi Ibrahim Tompo, membenarkan adanya laporan tersebut.

 

“Benar adanya laporan tersebut, kita sementara ini sedang melakukan penyidikan internal. Terkait dengan perkembangannya, kami akan informasikan,” kata Tompo, kepada awak media.

 

Mengingat kejahatan seksual terhadap anak, ini merupakan tindak pidana luar biasa (extraotdonaru crime), Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulut serta YLBHI-LBH Manado, akan mengawal kasus ini.

 

Tidak ada kata damai atas kasus ini, apalagi diduga dilakukan seorang gakum. Tidak ada toleransi atas kejahatan seksual ini, dengan demikian Komnas Perlindungan Anak minta Kapolda Sulut, untuk memberikan atensi atas kasus ini.

 

“Untuk pemulihan trauma korban, saya akan minta rekan-rekan LPA Sulut dan sahabat-sahabat saya di P2TP2A Provinsi Sulut, agar menyiapkan tenaga pendampingan psikologis, khusus memberikan therapy psikologis”, pungkas Arist. (Red)

No Responses

Leave a Reply