KPU KOTA DEPOK MINTA MA’AF TERKAIT KESALAHAN INPUT DATA CAPRES CAWAPRES RI

Depok, bidik86.com

 

Adanya temuan salah input jumlah suara Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 dan 02, ramai di media sosial (medsos) khususnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar).

 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok, telah salah memasukkan data akibat dari human error dalam pelaksanaannya.

 

Temuan salah data di website KPU.co.id, ketika Tweet Muhammad Haswan M Evandirita @HaswanEvan menginfokan bahwa TPS 30, Bojongsari, Depok, Jabar, Capres Joko Widodo (Jokowi) mendapat suara 63 (enam puluh tiga) dan Capres Prabowo Subianto mendapat suara 148 (seratus empat puluh delapan) suara.

 

Namun di Web @KPU_ID, tertulis 01 mendapatkan 211 (dua ratus sebelas) suara dan 02 hanya 3 (tiga) suara.

 

“Nggak ada kaitannya dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), ini murni salah input Petugas,” kata Ketua KPU Depok, Nana Sobarna, kepada awak media, Senin (22/04/19).

 

Nana mengakui ada kesalahan memasukkan data hasil C1 di TPS 30 pada data aplikasi Situng. Ia atas nama KPU Kota Depok, berterima kasih serta mengapresiasi setinggi-tingginya atas peran serta masyarakat dalam mengawal seluruh proses Pemilihan Umum (Pemilu).

 

“KPU Kota Depok menilai bahwa hal ini merupakan bentuk kecintaan masyarakat kepada KPU Kota Depok, khususnya dan tentu kecintaan Warga Negara kepada Negaranya, sehingga proses Pemilu di Kota Depok berjalan dengan nilai-nilai integritas yang tinggi,” kata Nana.

 

Selain itu, KPU Kota Depok juga menyampaikan permohonan ma’af yang sebesar-besarnya atas kekeliruan yang telah terjadi. Bahwa kesalahan entri C1 murni akibat human error, sama sekali tidak ada unsur kesengajaan yang berniat merusak integritas proses Pemilu di Kota Depok.

 

“Kaitan kesalahan input data pada Situng, kami (KPU Depok) telah mengambil langkah dan memperbaikinya,” jelasnya.

 

Nana menuturkan, KPU Kota Depok langsung melakukan penelusuran dalam proses penginputan data. Memeriksa dokumen hasil pindai pada aplikasi Situng, mencocokkannya dengan salinan dokumen C1 versi hardcopy yang diterima KPU Kota Depok dari Penyelenggara di tingkat bawah, serta mengkaji dimana letak kesalahannya.

 

Lalu, hasil penelusuran menunjukkan bahwa benar terjadi kesalahan input yang dapat dipastikan memang tidak disengaja.

 

“Operator Situng keliru dalam menginput data yang benar. Angka yang seharusnya merupakan jumlah suara sah yaitu 211 dan jumlah suara tidak sah 3, dengan keliru diinput secara berurutan sebagai perolehan suara paslon 01 dan perolehan suara paslon 02,” ungkapnya.

 

Sesuai C1, perolehan suara Pasangan Calon (Paslon) 01 dan 02 di TPS 30 tersebut secara berurutan adalah 63 dan 148.

 

KPU Kota Depok dalam hal ini kata Nana, meyakini hal tersebut murni kesalahan input karena data-data tersebut berada dalam dokumen yang sama dan dapat dikonfirmasi kebenarannya.

 

“Operator yang melakukan kekeliruan telah mengakui dan meminta ma’af, selanjutnya KPU Kota Depok melakukan briefing untuk penguatan kembali agar kesalahan yang sama tidak terulang,” ulasnya.

 

Maka dari itu, KPU Depok memohon agar berkenan memaklumi bahwa data yang salah input tidak dapat langsung diperbaiki. Proses perbaikan yang dilakukan oleh KPU Kota Depok adalah mengkoordinasikan kesalahan input ke KPU Provinsi, lalu diteruskan kepada KPU RI untuk mendapatkan perbaikan.

 

“Kunci perbaikan hanya diotorisasi oleh KPU Republik Indonesia (RI),” jelasnya.

 

Nana menambahkan, KPU Kota Depok juga membuka layanan pengaduan publik serta mengajak masyarakat agar berkenan melaporkan apabila menemukan kekeliruan dalam entri data di Kota Depok, Sehingga segera dapat diperbaiki. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui Media Sosial (Medsos) KPU Kota Depok, Instagram (@kpukotadepok), Twitter (@KPUKotaDepok), atau Facebook (@kpudepokkota).

 

“Namun KPU Kota Depok tetap meyakinkan masyarakat bahwa perhitungan yang sah adalah perhitungan manual yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan KPU Kabupaten/Kota,” tandasnya. (Red)

No Responses

Leave a Reply