KSPI MEMINTA REVISI UU KETENAGAKERJAAN DITUNDA

Jaktim, bidik86.com

 

Deputi Presiden, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) yang juga Vice Presiden, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Obon Tabroni, meminta usulan Pengusaha untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, meminta agar revisi terhadap UU Ketenagakerjaan ditunda.

 

Sebagaimana diberitakan sejumlah media, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait, untuk menindaklanjuti usulan Pengusaha melakukan revisi UU Ketenagakerjaan.

 

“Persoalan ketenagakerjaan bukan persoalan sepele. Sebab akan berdampak pada sekitar  80 juta buruh formal di  Indonesia. Karena itu, butuh kajian yang mendalam,” ujar Obon, Selasa (25/06/19) yang juga  dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 lalu terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

 

“Tidak akan maksimal, jika dalam waktu 3 (tiga) bulan UU tersebut disahkan. Butuh pengkajian yang lama kalau hasil ingin maksimal,” lanjutnya.

 

Obon khawatir, menjelang akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019,  pembahasan revisi UU Ketenagakerjaan akan terjadi proses transaksional.

 

Sebagaimana diketahui, pasal-pasal yang ada dalam UU Ketenagakerjaan, berkaitan dengan upah, outsourcing, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Tenaga Kerja Asing (TKA), jaminan sosial, dan lain sebagainya (dlsb). Semua hal tersebut terkait erat dengan  kepentingan Pengusaha dan buruh. Ironisnya, saat ini isu yang kencang terdengar revisi ditujukan untuk mengurangi kualitas upah, mempermudah PHK, hingga penghapusan pesangon.

 

“Karena itulah, sebagian besar serikat buruh menolak revisi UU Ketenagakerjaan, jika tujuannya untuk mengakomodir kepentingan Pengusaha,” tegas Obon.

 

Namanya saja UU Ketenagakerjaan. Karena itu semangatnya adalah memberikan proteksi terhadap kepentingan tenaga kerja. (Red)

No Responses

Leave a Reply