LAHAN WARGA DISEROBOT PERUSAHAAN, MASYARAKAT TANAH BUMBU MENGADU KE KEMENKO POLHUKAM RI

Jakarta, bidik86.com

Terkait lahan yang dicaplok Perusahaan, Forum Gerakan Masyarakat Borneo (FMGB) Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan pengaduan ke Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat (Jakpus) pada hari Selasa (05/02/19). Warga yang terhimpun dalam FMGB mewakili masyarakat Desa Sebamban Baru, Ds. Sebamban Lama, Ds. Trimartani di Kecamatan Sungai Loban dan Ds. Hati’if Kec. Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalsel, mengadukan eks Perusahaan Pengusahaan Hutan milik Probosutedjo yang sekarang menjadi PT. Hutan Rindang Banua (HRB) milik Sinarmas Group, United Fiber System (UFS) Singapura dan PT. Borneo Indo Bara (BIB), karena lahan pertanian dan perkebunan masyarakat setempat dicaplok Perusahaan tersebut. Luasan lahan yang diklaim telah diserobot pihak Perusahaan secara rinci adalah: lahan Ds. Sebamban Baru seluas 3.583 Hektar (Ha), Ds. Sebamban Lama seluas 926 Ha, Ds. Trimartani seluas 40 Ha dan Ds. Hati’if seluas 741 Ha.

Kuasa hukum FMGB, Abdul Gafar Rehalat mengatakan, bahwa pertemuan dengan Kemenko Polhukam, bertujuan untuk mengajukan permohonon perlindungan hukum atas berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Nomor: 45/PUU/-IX/2011 tanggal 12/02/2012.

“Terkait dengan sengketa lahan tersebut, maka kami menggunakan dasar hukum dengan adanya putusan MK RI No: 45/PUU/-IX/2011 tanggal 12/02/2012, maka Keputusan Menteri Kehutanan (Menhut) No: SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Prov. Kalsel, menjadi tidak lagi mengikat (tidak mempunyai dasar hukum) dan salah satu point putusan MK menyatakan dalam menentukan Pengukuhan Kawasan Hutan juga harus memperhatikan tata ruang wilayah, antara lain  memperhatikan kemungkinan adanya hak-hak perorangan atau hak pertuanan (ulayat) pada kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut, sehingga jika terjadi keadaan seperti itu, maka penataan batas dan pemetaan batas kawasan hutan harus mengeluarkannya dari kawasan hutan supaya tidak menimbulkan kerugian pihak lain, misalnya masyarakat yang berkepentingan dengan kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut,” jelas Gafar, kepada awak media seusai pertemuan dengan pihak Kemenko Polhukam.

“Undang-Undang (UU) RI No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan pelaksananya pasal 24 jo pasal 76 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Syarat Pendaftaran Hak Atas Tanah juga sebagai dasar hukum klien kami,” lanjut Gafar.

Abdul Gafar Rehalat, juga menjelaskan kronologis disertai dengan dasar dan alasan-alasan hukum sebagaimana dijelaskan dalam rujukan dasar hukum, antara lain surat pernyataan kronologis tanah-tanah tersebut, jauh sebelum Menhut menunjuk lahan tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Taman Industri (HTI) pada tahun 1990-an diberikan konsensinya kepada PT. Menara Hutan Buana (MHB) yang dimiliki Probosoetedjo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menhut RI No. 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 seluas 268.585 Ha, di 3 (tiga) Kabupaten di Prov. Kalsel.

“Perusahaan ini direncanakan menggarap kayu Akasia sebagai bahan baku industri bubur kertas dan pulp, yang semula bekerjasama dengan Inhutani, namun belakangan Probosutedjo mengambil alih 40 % saham Inhutani dan menguasai 100% saham PT. MHB. Selanjutnya, PT. MHB dicabut izinnya oleh Menhut pada tahun 2002 yang berujung perkara di PTUN yang akhirnya dimenangkan oleh pihak PT. MHB. Berdasarkan SK. Menhut tahun 1998, Perusahaan PT. MHB memperoleh izin HTI selama 43 (empat puluh tiga) tahun. Menangnya perkara di PTUN melawan Menhut pada tahun 2004, memuluskan Probosutedjo untuk menjual PT. MHB konsensi HTI nya itu kepada Perusahaan asing yang sahamnya listing di Bursa Singapore bernama UFS konsorsium 8 (delapan) Negara yang memiliki usaha operasi HTI di Indonesia, meliputi  PT. HRB, PT. Mangium Anugrah Lestari (MAL) dan PT. Marga Buana Bumi Mulia  (MBBM). Kemudian SK. Menhut tersebut diadakan perubahan berdasarkan SK. Menhut RI No. SK.86/Menhut-II/2006, tanggal 06 April 2006 tentang Balik Nama Pengusahaan HTI tersebut beralih hak dan kewajibannya dari PT. MHB kepada PT. HRB, anak Perusahaan dari UFS,” jelas Gafar, sambil menunjukkan beberapa dokumen pendukung yang dimiliki.

Selanjutnya, Abdul Gafar Rehalat, juga menuturkan bahwa di lahan yang sama PT. BIB yang dimiliki oleh PT. Golden Energy Mines (GEMS), anak Perusahaan dari PT. Dian Swastika Sentosa (DSSA), untuk dapat mengeksploitasi batu bara (sebagian) diatas bekas lahan-lahan perkebunan dan ladang warga masyarakat ke-4 Desa tersebut, melakukan tukar guling sahamnya masing-masing dengan UFS.

“Kedua Perusahaan tersebut, terkait dengan tanah, hanya mengandalkan SK. Menhut ‘Produk Rezim Orde Baru’, sedang pengaturan tanah, dasar hukumnya harus berdasarkan UUPA. Mereka tidak memiliki hak atas tanah berdasar UUPA, semisal Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai atas tanahnya. Itulah dungunya mereka dan arogansi ‘Rezim Kehutanan’ dengan istilah ‘penunjukan kawasan’,” papar Gafar.

Bahwa lahan bekas tanah perkebunan, sambung Gafar, milik masyarakat Ds. Sebamban Baru seluas 3.583 Ha, Ds. Sebamban Lama Seluas 926 Ha, Ds. Trimartani Seluas 40 Ha, Ds. Hati’if seluas 741 Ha tersebut, sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini telah dieksploitasi untuk usaha penambangan batu bara.

“Berkali-kali warga masyarakat menyampaikan keberatan dan menuntut adanya ganti-rugi atas lahan atau tanah tersebut, baik dari PT. MHB maupun PT. HRB dan/atau PT. BIB dengan sistem sewa lahan atau fee lahan,” ujar Gafar.

Sementara itu, kata Gafar lagi, fakta hukumnya tanah-tanah perkebunan warga masyarakat tersebut saat ini secara melawan hak/hukum oleh PT. BIB telah digunakan kegiatan penambangan batu bara.

“Alasannya bahwa areal lahan dimaksud adalah merupakan kawasan HTI milik PT. Kirana Khatulistiwa/PT. HRB,” tambah Gafar, dengan mimik heran.

Saat ini warga masyarakat Ds. Sebamban Baru, Ds. Sebamban Lama, Ds. Trimartani dan Ds. Hati’if menuntut kepada Menhut dan khususnya kepada PT. HRB dan PT. BIB (GEMS & UFS) melalui Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden RI, agar tanah-tanah perkebunan miliknya dahulu itu dikembalikan dan dikeluarkan dari kawasan hutan, menjadi tanah milik setiap warga sesuai dengan SKT-nya masing-masing pemilik. Surat pengaduan dilengkapi dokumen keabsahan kepemilikan lahan (SKT – red) telah disampaikan kepada Menko Polhukam.

Adapun isi surat yang disampaikan kepada Kemenko Polhukam, tutur Gafar, berisi antara lain:

I. Melepaskan tanah-tanah klien kami sesuai dengan bidang peta dalam SKT tersebut diatas (Tanah Perkebunan Rakyat) dari Penunjukan Kawasan Hutan dan SK. Menhut No. 196/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 seluas 268.585 Ha juncto SK. Menhut RI No. SK.86/Menhut-II/2006 tanggal 06 April 2006 yang merupakan produk Kroni Orba tersebut, yang merugikan masyarakat pemilik lahan kebun, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) untuk menjadi hak milik warga masyarakat sebagaimana disebutkan luasan dan lokasi berdasarkan bidang peta tanah masing-masing dalam surat keterangan perkebunan diatas.

II. Selama lahan-lahan milik klien kami tersebut terus digunakan kegiatan usaha penambangan dan menghasilkan produksi batu bara, wajib melakukan ganti-rugi kepada Pemberi Kuasa dalam bentuk sewa lahan (fee lahan) sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per Metrik Ton;

III. Melakukan ganti-rugi kepada Pemberi Kuasa dalam bentuk sewa atas tanah-tanah hak/milik masyarakat yang digunakan jalan angkutan hauling batu bara oleh PT. BIB sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) per MT/bulan, terhadap tanah-tanah masyarakat yang telah digunakan jalan angkutan batu bara di Ds. Hati’if, pemekaran dari Ds. Mangkalapi dan Ds. Sebamban Baru, sesuai dengan bukti masing-masing bidang peta SKT perkebunan dan SPPFBT milik warga masyarakat di Ds. Hati’if Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu.

Sebelumnya, warga masyarakat Ds. Sebamban Baru, Ds. Sebamban Lama, Ds. Trimartani dan Ds. Hati’if, yang berada di Kec. Sungai Loban, bermaksud ingin melakukan aksi penutupan area tambang PT. BIB dan area kegiatan penanaman kembali HTI, PT. HRB yang saat ini sedang dikerjakan oleh kedua Perusahaan tersebut. Jika hal tersebut terjadi, dikhawatirkan dapat menimbulkan bentrok dan persoalan hukum lain. Maka oleh karenanya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif di tahun politik ini, sehingga diharapkan Kemenko Bidang Polhukam RI dapat segera membantu penyelesaian sengketa masyarakat dengan kedua Perusahaan tersebut. (Red)

No Responses

Leave a Reply