OKNUM LSM GEMPITA LAPORKAN MEDIA KE DP, KETUM PPWI: KEMUNGKINAN DIA BACKING PELANGGAR HUKUM

Jakarta, bidik86.com

 

Terkait adanya salah satu Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempita, bernama Sutrisna, yang melaporkan 2 (dua) media online, yakni dimensinews dan postnewstime, ke Dewan Pers (DP), Ketua Umum (Ketum) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, angkat bicara. Menurut Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini, LSM tidak dibenarkan melakukan tindakan melanggar hukum dengan menjadi backing bagi Oknum masyarakat yang diduga melakukan pelanggaran hukum.

 

“Seharusnya LSM, justru harus membela kepentingan rakyat banyak, kepentingan bangsa dan Negara, dengan mendukung penegakkan hukum atas pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum dimanapun, di Negeri ini,” ujar Wilson, kepada Wartawan, Jum’at (28/06/19).

 

Berita terkait kasus ini: https://barat.jakarta.go.id/v12/?p=berita&id=3119

 

Ditambahkannya, pelaporan salah satu Anggota LSM Gempita, atas nama (an) Sutrisna, ke DP terkait pemberitaan tentang dugaan penyewaan lahan fasilitas umum (fasum) jalur Taman Pemerintah Daerah (Pemda) di Jalan Utan Jati Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat (Jakbar), ia hargai.

 

“Saya menghargai langkah tersebut, namun perlu diklarifikasi terlebih dahulu, apa kerugian dan urusan LSM Gempita, atas pemberitaan dua media tersebut,” imbuh Wilson, jebolan pascasarjana dari 3 (tiga) Universitas terbaik di Eropa, Birmingham University Inggris, Utrecht Univeristy Belanda, dan Linkoping University Swedia, itu.

 

Lebih lanjut, Wilson menduga, bahwa kemungkinan besar Oknum LSM ini, punya kepentingan pribadi atas Perilaku Melanggar Hukum (PMH) yang dilakukan Oknum-oknum terkait, seperti para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati lahan milik Pemda tersebut. Ia menyebut, bahwa sangat patut diduga Oknum Anggota LSM itu mendapatkan upeti dan/atau bentuk keuntungan lainnya dari Oknum yang menyewakan dan penyewa lahan milik Pemda DKI Jakarta, di Pegadungan itu.

 

Berita terkait kasus ini juga: https://www.postnewstime.com/2019/06/milik-pemda-harga-kios-di-taman-jl-utan.html

 

Untuk itu, ungkap trainer bidang Jurnalistik bagi ribuan Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), mahasiswa, guru, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Wartawan, dan masyarakat umum ini, ia mengharapkan agar DP juga dapat memilah dan memilih laporan kasus pemberitaan yang diterimanya.

 

“Saya berharap DP juga selektif dalam menangani kasus yang bertendensi kepentingan pribadi seperti dalam kasus pelaporan pemberitaan masalah kisruh lahan Taman Pemda di Jl. Utan Jati, Pegadungan ini,” tandasnya.

 

Sebelumnya, dua media online dimensinews.co.id dan postnewstime.com dan beberapa media online lainnnya, memberitakan tentang kasus lahan taman milik Pemda DKI Jakarta, yang diatasnya didirikan belasan kios dan oleh Oknum tertentu, menjual/menyewakannya kepada masyarakat. (Red)

No Responses

Leave a Reply