PEMBELIAN LAHAN KANTOR KECAMATAN TEMBELANG, DIDUGA LANGGAR UU NO. 41 TAHUN 2009

Jombang, bidik86.com

 

Terkait proyek putus kontrak pembangunan Kantor Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur (Jatim), yang paling patut disorot adalah pengadaan pembelian lahan, pada pembelian ini patut dicurigai dan sangat rawan  penyalahgunaan keuangan. Perlu diketahui, bahwa kegagalan proyek yang kurang  optimal, dari proses lelang hingga Oknum Kontraktor, kurang bertanggungjawab dan kurang konsisten. Selain itu, dari segi pembelian lahan yang sudah dilakukan melalui afraisel juga patut dipertanyakan jumlah harga pembelian lahan tanah tersebut. Sebab, selama pembelian lahan, tidak pernah terpublikasikan kepada masyarakat umum.

 

Kecurigaan pada pembelian lahan yang mengggunakan uang Negara itu, patut menjadi perbincangan khalayak publik di Kota Santri. Kepala Inspektorat Jombang, ketika dikonfirmasi mengatakan kepada awak media bidik86.com, “Pembelian lahan itu sudah melalui prosedur dan melalui afraisel, jadi sudah transparan, apa yang diragukan lagi dan itu lahan kan digunakan untuk kepentingan Negara, jadi kalau Negara meminta ya enggak ada masalah,” ujarnya.

 

Komentar Kepala Inspektorat, termasuk mewakili Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, bila dicerna dari prosedur, pembelian lahan produktif seakan tidak ada masalah bagi Pemkab Jombang. Bahkan diduga sangat arogan, istilah atas nama Negara dibuat senjata untuk mematahkan aturan yang sudah diterapkan oleh Undang-undang (UU) Nomor 41 tahun 2009 tentang Lahan Pertanian. Sedangkan, menurut warga sekitar Kec. Tembelang, “Pembelian lahan tersebut patut dicurigai, karena kurang transparan. Jangan sampai ada dugaan permainan kotor terkait anggaran untuk pembelian lahan. Apalagi status tanah tersebut tanah produktif yang seharusnya melaluhi mekanisme,” paparnya kepada Pewarta bidik86. com.

 

Perlu diketahui, menurut aturan, tanah produktif dilindungi oleh UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan serta melindungi lahan pertanian, sehingga pada pembelian tersebut diduga tabrak aturan. Ada dugaan terjadi rekayasa aturan yang melibatkan pada bagian perencanaan yang ada di Pemkab Jombang. Pada pembangunan proyek Kantor Kec. Tembelang, dianggarkan Rp1,3 M (satu miliar tiga ratus juta rupiah) hingga macet sampai saat ini. Anggaran sebesar itu diduga hanya digunakan untuk pembangunan proyek Kantor Kec. Tembelang.Sedangkan untuk pembelian lahannya diduga kurang terbuka dan tidak transparan, biarpun tanah tersebut digunakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan tidak sewenang-wenang nabrak aturan.

 

Sebaliknya, justru bila Negara yang memanfa’atkan, seharusnya transparan melalui mekanisme yang ada sesuai UU yang berlaku dan terbuka pada publik. Selanjutnya,  Camat Tembelang yang masih baru, Mucktar, saat dikonfirmasi oleh bidik86.com mengatakan, “Saya masih baru tugas disini, yang paling tahu coba ditanyakan ke Bu Wor Windari aja Mas,” ucapnya.

 

Dikonfirmasi di Kantornya, tepatnya di Kec. Diwek, sampai saat ini belum berhasil ditemui Pewarta bidik86.com. Patut diketahui, bahwa pembelian lahan tanah produktif di Desa Sentul, Kec. Tembelang, tidak transparan,  mungkin masyarakat pun bisa menilai bahwa ada dugaan anggaran untuk pembelian di mark-up, sehingga pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) diduga di rekayasa. Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan, Pemkab Jombang, Anwar, untuk dikonfirmasi terkait pembangunan proyek Kantor Kec. Tembelang, juga belum berhasil ditemui. Bahkan, Sekretariat Daerah (Sekda) Jombang, juga sampai saat ini belum bisa dikonfirmasi terkait dengan aset Pemkab Jombang yang digunakan untuk Kantor Kecamatan (Tok)

No Responses

Leave a Reply