POLDA BANTEN BONGKAR JARINGAN MAFIA TANAH, SEPULUH TERSANGKA DIRINGKUS KEPOLISIAN

Banten, bidik86.com

 

Tim Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah (Polda) Banten, berhasil membongkar jaringan kolaborasi penerbitan kepemilikan tanah dengan melawan hukum, untuk mengambil hak orang lain atau merugikan orang lain di 3 (tiga) wilayah, Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan Kab. Serang.

 

Dalam pengungkapan, Tim Satgas Mafia Tanah, berhasil mengungkap 4 (empat) target dengan modus yang berbeda-beda dan melakukan penahanan terhadap 10 (sepuluh) orang tersangka. Ironisnya, selain unsur swasta, para Mafia Tanah ini diketahui melibatkan oknum birokrasi dan mantan Kepala Desa (Kades).

 

Kesepuluh tersangka itu, ML, DH, JA, ID, ED, SW, HE, PH, JA dan LM. Tersangka Jam, diketahui sebagai mantan Kades Cisait, Kec. Kragilan, Kab. Serang. Is adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan di Kab. Serang. PH adalah Honorer pada Kantor yang membidangi pertanahan, sedangkan tersangka Ja adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubbag TU) pada Kantor Dinas Kota Serang.

 

“Kesepuluh tersangka ini terbagi empat kelompok yang berbeda dengan peran dan modus yang berbeda-beda, namun yang paling menjadi prioritas pengungkapan adalah penerbitan Hak Milik yang sah, namun prosesnya yang melawan hukum, ditambah lagi dengan cara kolaborasi pemufakatan jahat,” ungkap Ditreskrimum Polda Banten, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Novri Turangga, kepada awak media, Selasa (05/01/19).

 

Novri menjelaskan, kasus Mafia Tanah yang berhasil diungkap yaitu pemalsuan 6 (enam) Akte Jual Beli (AJB) di Ds. Telaga Sari, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, seluas 5.411 Meter Hektar, dengan menyertakan 6 Dokumen sebagai Warkah. Dalam kasus ini 2 (dua) orang tersangka berinisial ML dan DH, ditangkap pada 04 Februari 2019 kemarin.

 

“Kedua tersangka ini memalsukan enam Dokumen Warkah, tanah seluas 5411 M2 yang berlokasi di Ds. Telagasari, Balaraja, untuk dijadikan AJB sebagai syarat pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah berlokasi di Ds. Telagasari. Fakta penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Ahli Waris, Enan Bin Empi, sebagai pemilik tanah, tidak pernah memindah alihkan hak tanah kepada siapapun,” jelasnya.

 

Kemudian, Novri, menambahkan kasus Mafia Tanah lainnya terjadi di wilayah Cisait, Kab. Serang. Pelaku memalsukan isi surat dan memalsukan tanda tangan di empat AJB seluas 19.661 M2, selanjutnya digunakan untuk proses alih hak dan terbitkan SHM.

 

“Dari kasus ini, tiga orang kita tahan, yaitu JA mantan Kades Cisait, Kec. Kragilan. IS bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ED sebagai Wiraswasta. Ketiganya kita tahan pada akhir Januari kemarin,” jelasnya, didampingi Kepala Tim (Katim) Tindak, Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) II, Harta dan Bangunan Tanah (Hardabangtah) Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Sofwan Hermanto.

 

Selanjutnya, Novri menambahkan, Satgas Mafia Tanah, juga berhasil mengungkap modus penawaran Perumahan Subsidi Panorama Cilegon, di Jalan Cikerai, Kelurahan Kalitimbang, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, diatas tanah orang lain seluas 9.600 M2. Dalam kasus ini ada 59 (lima puluh sembilan) konsumen menjadi korbannya.

 

“Tersangka yang kita amankan, dua orang yang mengaku sebagai Pengembang Perum PT. Asly Grya Berlian, inisialnya SW dan HR,” tambahnya.

 

Kasus lainnya, Novri mengungkapkan, Mafia Tanah, pembebasan lahan tol Serang–Panimbang, dengan modus menawarkan bidang tanah kepada korban dengan data 23 (dua puluh tiga) pemilik tanah. Dalam aksinya, pelaku mengaku terlibat sebagai Tim Pembebasan Jalan Tol, Serang–Panimbang, dengan bermodalkan peta.

 

“Tersangkanya ada tiga orang, yaitu PH Honorer disalah satu Institusi Pertanahan, JA Pejabat Dinas di Kota Serang dan LM Wiraswasta. Dalam kasus ini, korban mengalami kerugian sekitar Rp5,5 miliar,” tegasnya.

 

Novri menegaskan, kemungkinan Mafia Tanah masih tersebar di beberapa titik dengan modus berbeda. Pelaku biasanya memanfa’atkan sejumlah tanah kosong dan menduduki, hingga membuat Sertifikat dengan cara ilegal.

 

“Modusnya kan banyak, jadi pembuatan surat tanah yang bodong, surat penguasaan tanah yang tidak beri’tikad baik, karena bukannya tanahnya, tapi hanya tanah kosong, main tempati saja dan kita pastikan para pelaku ini akan kita tindak tegas,” tandasnya. (Red)

No Responses

Leave a Reply