PROYEK RABAT BETON DUSUN SUMBERSARI PERLU DIPERTANYAKAN, DIDUGA TIDAK SESUAI RAB

Jombang, bidik86.com

Hasil audit beberapa proyek pengadaan oleh Inspektorat Jombang, patut “di  sorot” kinerjanya. Sebab ada bau tak sedap dilingkungan Kantor Inspektorat Jombang, terkait pengawasan dan hasil audit yang dilakukannya di beberapa proyek-proyek, dari anggaran Pemerintah, diduga ada keganjilan. Kita ambil contoh 1 (satu) saja, seperti yang terjadi pada proyek rabat beton bantuan dari progam Dana Desa (DD) tahun 2017, dikerjakan swakelola di Dusun Sumbersari, Desa Ploso, Kabupaten Jombang, diduga kwalitasnya sangat buruk dan masyarakat setempat dirugikan (banyak keretakan), bahkan masyarakat kurang nyaman dari hasil kerja swakelola proyek tersebut, bahkan patut diduga proyek swakelola tersebut di subkon kan pada Kontraktor. Dari hasil audit Inspektorat, patut diduga independensi tim dari oknum Instansi tersebut kinerjanya patut dipertanyakan, dugaan kurang transparannya kepada masyarakat umum (publik) khususnya warga setempat, sangat mengecewakan.

Bantuan Pemerintah sebesar Rp345.500.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembangunan jalan rabat beton dengan volume 467 meter, diduga tidak sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB). Proyek swakelola di Dsn. Sumbersari, Ds. Ploso itu, kwalitasnya kurang bagus. Dugaan mark-up anggaran Pemerintah sangat rawan sekali terjadi pada proyek tersebut. Salah satu masyarakat setempat ketika dikonfirmasi oleh Wartawan bidik86.com mengatakan, “Anggaran untuk proyek rabat beton jalan di Dsn. kami, ada dugaan telah di mark-up yang dilakukan oleh oknum-oknum yang terkait pengerjaan proyek tersebut. Lihat saja, kalau benar-benar jujur tidak mungkin kwalitas proyek seperti ini, kalau dibiarkan tidak ada perbaikan lagi, bisa-bisa kerusakannya bertambah parah,” ujar warga, yang namanya enggan disebutkan.

Sedangkan, Kepala Desa (Kades) Ploso, Jumadi, mengatakan, “Ini bukan dari pengerjaannya yang kurang bagus, tetapi karena tanah daerah sini kurang bagus dan sering tanahnya retak,” jelasnya kepada bidik86.com.

Dugaan alasan yang diduga dibuat-buat Kades Ploso ini, sudah tidak masuk akal, menurut warga setempat, “Itu hanya mengada-ngada Mas. Biasa, kalau acaranya sudah selesai, jawabannya ya seperti itu, nggak ada maling yang ngaku salah, gitu Mas…,” selorohnya.

Kepala Inspektorat Jombang, I Nyoman Swardana, saat dikonfirmasi awak media soal hasil audit proyek tersebut mengatakan, “Nanti April di audit (maksudnya tahun 2019),” jelasnya.

Patut dipertanyakan, bahwa proyek tahun 2017, kok belum diaudit ? Apakah  sudah benar apa yang dikatakan oleh Kepala Inspektorat Jombang itu ? Menurut salah satu aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kompak Jombang, J. Utomo mengatakan, “Seharusnya, hasil audit dilakukane setelah proyek selesai dikerjakan, jika audit hingga tahun ini belum dilakukan, ini yang lebih aneh. Betulkah apa yang dikatakan Kepala Inspektorat Jombang itu benar dan jujur? Selama ini, kinerja Inspektorat Jombang, patut disorot, apa benar-benar sudah bertindak jujur kepada hasil kinerjanya untuk diperuntukkan kepada masyarakat umum. Sebagai Kepala Inspektorat dan sudah dia cukup berpengalaman.”

“Pertanyaannya, apakah dari hasil kinerjanya soal audit di beberapa tempat sudah ada koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) atau Kepala Daerah, apa sudah cukup valid ? Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dinyatakan bahwa, Kepala Inspektorat secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekda maupun Kepala Pemerintahan, namun Kepala Inspektorat tetap bertanggung jawab secara langsung dan melaporkan hasil pengawasannya secara langsung dan melakukan komunikasi yang reguler untuk mempertahankan independensinya dan itu seharusnya di publikasikan, ini yang patut kita curigahi,” ujarnya, kepada bidik86.com.

Perlu diketahui, mengenai independensi Inspektorat selama ini bila kita cermati sebagai fungsi pengawasan dilingkungan Pemerintahan Daerah (Pemda) diduga adanya keganjilan. Satu hal menjadi ciri atau karekterstik melekat yang menunjukkan Independensi.

Pertanyaannya, apakah Kepala Inspektorat melaporkan hasil-hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah secara valid dan benar itu sudah dilakukannya ? Sebenarnya Inspektorat  bebas dari campur tangan pihak-pihak  yang dapat mempengaruhi secara tidak fair untuk penetapan ruang lingkup audit, pelaksanaan pekerjaan audit dan komunikasi hasil audit. Indikator untuk mewujudkan independensi sebagai fungsi pengawasan selama ini, Inspektorat diduga ada tekanan untuk tidak memasukkan permasalahan yang signifikan ke dalam laporan audit yang bebas dari usaha yang dapat melanggar dari judgementnya sebagai Auditor profesional.

Sementara, Sekda Jombang, sampai saat ini belum berhasil ditemui oleh awak media, guna dimintai keterangan terkait hasil audit tahun 2017-2018. (Tok)

No Responses

Leave a Reply