SENATOR DPD-RI, H. FACHRUL RAZI, MIP, GAGAS REVISI UU PEMASYARAKATAN

Jakarta, bidik86.com

 

Senator Dewan Perwakikan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) H. Fachrul Razi, MIP, yang juga Pimpinan Komite I DPD-RI, kembali menggagas agar DPD-RI merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, karena dianggap sebab biang permasalahan munculnya berbagai persoalan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) selama ini.

 

Sebagai Pimpinan Komite I DPD-RI, Komite I mengundang dan menggelar Rapat dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/06/19). Rapat tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan draft DPD-RI terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan yang baru.

 

Menurut Senator Fachrul Razi, beberapa tahun belakangan ini, munculnya fenomena dan dinamika yang terjadi di Lapas, telah menjadi sorotan publik.

 

“Usia UU ini sudah 24 tahun, berbagai persoalan di Lapas sangat memprihatinkan, bahkan di daerah muncul pembakaran Lapas, hingga pembinaan di Lapas yang tidak sesuai dengan era kekinian,” tegas Fachrul Razi.

 

Dirinya menilai, masih ada kriminalisasi antar Narapidana (Napi) di Lapas, Napi yang melarikan diri dari Rumah Tahanan (Rutan)/Lapas, masih terjadinya pengendalian bisnis Narkotika dan transaksi Narkotika dari dan di dalam penjara, bahkan ada yang melibatkan Aparat Lapas, hingga adanya perlakuan  khusus terhadap Napi tertentu (ruangan berfasilitas, hingga dapat keluar-masuk Rutan

dengan leluasa).

 

“Bahkan yang disayangkan, jaminan kepastian hukum   bagi upaya perlindungan dan pemenuhan hak Napi, terutama pada kelompok rentan, masih sangat rendah dan pembinaan   yang komprehensif agar setelah Napi keluar dan menjadi bagian dari masyarakat, tidak kembali berbuat kejahatan,” tegas Fachrul Razi.

 

Dalam rilis yang diterima Wakil Ketua Komite I DPD-RI, Fachrul Razi, yang memimpin jalannya RDP mengungkapkan, ada 6 (enam) poin kesimpulan dari pertemuan tersebut.

 

“Berkaitan dengan pembenahan Lapas dan Rutan, Komite I DPD-RI berpandangan, bahwa perlu dilakukannya pembenahan dan penguatan minimal di 3 (tiga) aspek, yaitu regulasi yang mengaturnya, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang terkait, sarana-prasarana (sapras) dan anggaran yang mendukung,” jelas Fachrul Razi.

 

Dirinya mengatakan, bahwa Komite I DPD-RI menggagas untuk dilakukannya penggantian terhadap UU No. 12 Ttahun 1995, dengan didasarkan pada paradigma baru terhadap sistem pemidanaan, berkepastian hukum dan perlindungan hak-hak tahanan, anak, Napi, dan klien pemasyarakatan baik laki-laki maupun perempuan.

 

“Berkaitan dengan pembenahan SDM Aparatur Petugas Pemasyarakatan, Komite I DPD-RI mendorong untuk dilakukannya pembinaan dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas, untuk menciptakan Aparatur yang profesional, dan berintegritas. Dan berkaitan dengan peningkatan sapras Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPTP), Komite I memberikan dukungan adanya peningkatan anggaran dan pembenahan sapras yang dapat mendukung optimalisasi kinerja UPTP,” jelasnya.

 

Dalam masa sidang kedepan, Komite I DPD-RI akan mengagendakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. (Red)

No Responses

Leave a Reply