SUTA: ADVOKAT DIHARAPKAN MENJADI UJUNG TOMBAK MENGAWAL PEMILU

Jakarta, bidik86.com

 

Seperti kita tahu, Kamis (11/04/19) malam ada 2.222 (dua ribu dua ratus dua puluh dua) orang Advokat lintas organisasi mendukung Prabowo. Para Advokat, para praktisi hukum yang hadir saat itu sangat mengharapkan penegakkan hukum berjalan dengan baik andai Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia (RI).

 

“Advokat diharapkan menjadi ujung tombak mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih, jujur dan adil,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bina Bangun Bangsa, Suta Widhya, SH, di Jakarta, Kamis (18/04/19).

 

Dikatakan Suta, kemarin hari Rabu (17/04/19) membuat dirinya tidak habis fikir, hebatnya pembodohan yang dilakukan terhadap rakyat lewat penggiringan-penggiringan opini yang heboh dan luar biasa melalui Televisi (TV) yang pro petahana.

 

Menurut Suta, yang juga Anggota Tim Satuan Tugas (Satgas) Pemenangan Pemilihan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Rumah Adil Makmur Indonesia (RAMAI), mengingatkan agar kejadian seperti kasus gugatan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang dilakukan oleh pihak Pak Prabowo, pada Pemilu 2014 masa lalu yang seolah-olah ini menjadi urusan ketidak-legowoan atas kekalahannya semata.

 

“Bisa saja apa yang saya fikirkan ini dianggap sebagai alasan pembelaan, namun bukan menang kalah inti dari gugatan ini,“ ucapnya.

 

Lebih tegas Suta mengatakan jika Calon Legislatif (Caleg)-Caleg boleh menggugat, kenapa Capres Prabowo dilarang? Jika memang sudah lama terjadi kekacauan dalam penyelenggaraan Pemilu, kenapa dibiarkan terus? Inilah yang aneh. Apakah Tim Hukum Partai di Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tidak faham akan hal ini?

 

Menurut Suta lebih lanjut, Mahkamah Kontitusi (MK) memang tidak mudah mengambil keputusan, ada banyak sekali pertimbangan yang harus difikirkan. Mengabulkan gugatan Prabowo dan gugatan para Caleg di sengketa Pemilu sehingga perlu dilakukan Pemilu ulang, sama artinya dengan mengakui kebobrokan penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Pemerintah termasuk Presiden, Menteri, Anggota Dewan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lain-lain (dll), bahkan MK sendiri.

 

Jadi, kata Suta, tidak perlu heran jika gugatan Prabowo tidak dikabulkan, hal ini sudah diprediksi dari awal. Namun demikian yang diperlukan adalah nyali dan keberanian MK untuk mengambil keputusan besar dan mengakui kesalahan-kesalahan semua pihak penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat Daerah hingga Nasional.

 

“Sayangnya, belum ada nyalinya. Maklum Anggota MK ada karena kebaikan hati Presiden,“ kritis Suta.

 

Suta juga mengulas bahwa semua kesalahan dan masalah ini bisa kemudian dilimpahkan kepada Pemerintahan selanjutnya. Menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang tidak mudah, apalagi mengingat bahwa dari Pemilu ke Pemilu di era reformasi, Pemimpin yang terpilih dilegitimasi jabatannya lewat hasil Pemilu yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

 

“Dengan kemenangan lewat Pemilu buruk dan sangat curang, diakui tidak diakui, tetap tidak akan pernah diakui semua kesalahan dan masalah yang terjadi,“ tandas Suta.

 

Bila carut marut mencari kepemimpinan terus berlanjut, niscaya apa yang ia khawatirkan akan terus berlanjut, yaitu pembodohan dan penipuan terhadap rakyat lewat Pemilu dengan dalih demokrasi dan kebebasan.

 

Rakyat akan terus dibuat bodoh dan dijaga kebodohannya, walau dibuat merasa sudah pintar dan sangat pintar.

 

“Lihatlah fenomena surat suara di Luar Negeri yang dicoblos dengan santainya. Pihak petahana dengan dungunya menuding yang melakukannya adalah pihak 02. Saya fikir kalau curang dan bohong yok benar pintar dong!“ sindir Suta. (Red)

No Responses

Leave a Reply