TANGGAPAN PPWI NASIONAL ATAS PERNYATAAN DP TERKAIT WARTAWAN AKAN DISERTIFIKASI BNSP

Jakarta, bidik86.com

 

Poin utama perjuangan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bersama Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dewan Pers (DP) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) adalah terkait kewajiban mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Persidangan atas gugatan PMH itu telah berlangsung sejak Mei 2018 lalu dan masih berlangsung hingga saat ini. Rabu (30/Jan/19), akan berlangsung sidang ke-27 (dua puluh tujuh) dengan materi mendengarkan kesimpulan dari penggugat PPWI dan SPRI atas hasil 26 (dua puluh enam) kali persidangan yang telah berlalu.

 

Berdasarkan fakta lapangan, PPWI meyakini bahwa UKW telah menjadi pemicu persoalan Pers Indonesia secara sistematis, terstruktur dan massif. UKW telah menimbulkan dampak ikutan yang fatal, yakni terkerangkengnya kemerdekaan Pers dalam sekat-sekat birokrasi yang menimbulkan ekses tersumbatnya kanal-kanal penyampaian informasi dari masyarakat kepada publik maupun berbagai pihak berkepentingan dan Aparat berwenang. UKW telah menjadi penghambat terjalinnya sinergitas dan koordinasi serta silaturahmi yang harmonis antara pelaku media dengan berbagai elemen publik. UKW juga telah menyebabkan kemacetan dalam proses kontrol sosial dan kebijakan publik yang menjadi tugas dan fungsi Pers di Negara demokrasi ini.

 

Lebih jauh, UKW bahkan telah menihilkan potensi dan talenta jutaan warga yang memiliki kemampuan berjurnalis yang sangat mumpuni, yang didapatkan dari bangku kuliah dan pengalaman panjang sebagai Jurnalis berbagai jaman. UKW juga telah melahirkan para “terpidana kriminalisasi Wartawan” di berbagai daerah di Indonesia. Bukan hanya itu, UKW secara langsung maupun tidak langsung, telah membunuh Wartawan Kota Baru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Yusuf, 10 Juni 2018 lalu, hanya karena rekomendasi DP yang menyatakan Muhammad Yusuf bukan Wartawan tersebab almarhum belum mengikuti UKW.

 

Di tataran teknis, oleh DP UKW melahirkan puluhan, bahkan mungkin ratusan, rekomendasi yang pada intinya menghambat kerja-kerja Pers. UKW melahirkan diskriminasi yang memecah-belah pekerja Jurnalistik. Melalui rekomendasi yang diterbitkannya, DP dapat dengan sewenang-wenang menuduh seseorang sebagai ‘Wartawan’ atau ‘bukan Wartawan’ hanya berdasarkan ukuran ‘telah mengikuti UKW’ atau ‘belum mengikuti UKW’. Melalui rekomendasinya pula, DP dengan leluasa, didukung oleh Memorandum of Understanding (MoU) kong-kali-kong dengan Institusi Polri, dapat menjustifikasi seseorang untuk diadili berdasarkan aturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau UU Nomor. 40 tahun 1999, hanya dengan standar ‘yang bersangkutan telah ber-UKW’ atau ‘yang bersangkutan belum ber-UKW’.

 

Di tataran perundangan, UKW adalah sebuah akal-akalan DP bersama beberapa organisasi Pers konstituennya yang bertentangan dengan peraturan hukum yang ada. Kewajiban ber-UKW tidak diatur sama sekali di dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sesuai Pasal 15 UU Pers itu, tidak ada satu ayatpun yang memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk membuat dan/atau menyelenggarakan uji kompetensi bagi Wartawan. Sebaliknya, segala hal yang terkait dengan keahlian (kompetensi) diatur Negara melalui UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, DP secara sangat meyakinkan telah melakukan pelanggaran hukum, mengeluarkan kebijakan melampaui kewenangan yang diberikan UU.

 

Itulah inti terpenting dari Gugatan PMH Penggugat PPWI dan SPRI terhadap Tergugat DP.

 

Sehubungan dengan sinyalemen terbaru, bahwa Wartawan bakal dapat sertifikasi Badan Sertifikasi Nasional Profesi (BNSP) sebagaimana dilansir oleh media online Tempo.co tertanggal 25 Januari 2019, PPWI menilai bahwa perkembangan ini cukup baik ke masa depan. Informasi lengkapnya di sini : https://bisnis.tempo.co/read/1168917/wartawan-bakal-dapat-sertifikasi-bnsp-ini-kata-dewan-pers/full&view=ok

 

Menyikapi perkembangan tersebut di atas dan dikaitkan dengan hal-hal yang menjadi poin perjuangan Wartawan seluruh Indonesia selama ini, PPWI Nasional berkesimpulan dan memberikan pernyataan sebagai berikut :

 

1. UKW DP itu ilegal alias haram secara hukum, karena bertentangan atau melawan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, sertifikat UKW tidak boleh digunakan dan harus ditarik oleh lembaga yang mengeluarkannya. DP harus bertanggung jawab atas penerbitan sertifikat haram tersebut, termasuk mengembalikan dana penyelenggaraan UKW yang sudah dikeluarkan oleh peserta sertifikasi ilegal tersebut.

 

2. Pihak-pihak yang menggunakan sertifikat UKW sebagai acuan dalam aktivitas kegiatan resmi di lapangan merupakan penjahat Jurnalistik, pengguna (penadah) barang haram. Selain Wartawan lulusan UKW, pihak Pemerintah Daerah (Pemda) maupun swasta yang selama ini mempersyaratkan setiap calon mitra publikasi di unit-unit kerja di lingkungan Instansi setempat, mereka termasuk dalam kategori pengguna barang ilegal, haram secara hukum dan bisa dilaporkan ke Polisi atas dugaan pelanggaran pasal 18 ayat (1) UU No. 40 tahun 1999 dan UU Ketenagakerjaan, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tahun 2018 junto PP No. 23 tahun 2004.

 

3. Kepada seluruh Wartawan Indonesia, kami himbau untuk segera melakukan gerakan class action menggugat secara hukum dan meminta pertanggungjawaban DP atas kebijakan UKW yang bertentangan dengan UU selama ini. Kebijakan tersebut tidak hanya merugikan para Wartawan lulusan UKW abal-abal, ilegal dan haram secara hukum Nasional Indonesia, namun lebih dari pada itu, kebijakan tersebut telah merusak tatanan hukum dan peraturan di Negeri ini. Kebijakan DP terkait UKW dan diikuti sejumlah rekomendasi yang menghambat kerja-kerja para Wartawan non-UKW, bahkan telah memakan korban kriminalisasi Wartawan di mana-mana dan lebih parah lagi telah merenggut nyawa Wartawan Kota Baru, Kalsel, Muhammad Yusuf, adalah sebuah perilaku inkonstitusional DP yang mesti diminta pertanggungjawabannya, baik secara moral, administratif, maupun secara hukum positif.

 

4. Kepada pengurus DP, PPWI mendesak supaya Anda meletakkan jabatan segera dan laporkan diri ke pihak berwajib untuk menunjukkan pertanggungjawaban hukum Anda semua atas segala kebijakan yang telah merugikan Wartawan dan masyarakat Indonesia selama ini. Selayaknya sebagai warga Negara yang baik, seluruh Anggota DP perlu memberikan contoh yang baik dengan sikap dan perilaku taat azas dan taat hukum.

 

5. Kepada semua Kementerian/Lembaga (K/L) dan Institusi Pemerintahan (pusat dan daerah) maupun swasta, lembaga Pers dan non-Pers, serta masyarakat umum di seluruh Indonesia, PPWI menyampaikan bahwa DP telah melakukan tindakan mal-praktek birokrasi terkait UKW dan penerbitan rekomendasi-rekomendasi selama ini. Oleh karena itu, PPWI dengan ini menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA KEPADA LEMBAGA DP. Kepada semua K/L dan Institusi Pemerintahan maupun swasta, lembaga Pers dan non-Pers, serta masyarakat umum di seluruh Indonesia kami himbau untuk tidak mengakui, tidak menggunakan dan/atau tidak menjadikan persyaratan, semua bentuk sertifikat UKW ilegal, haram secara hukum, yang dikeluarkan DP bersama lembaga-lembaga penyelenggara UKW-nya selama ini.

 

6. Kepada Presiden Republik Indonesia (RI), baik periode saat ini, maupun Presiden terpilih melalui Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April 2019 mendatang, PPWI mendesak untuk membekukan kepengurusan DP periode 2016-2019 ini dan tidak menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) baru tentang Kepengurusan DP periode 2019-2022, sebelum dilakukannya penataan dan perbaikan kembali sistim Jurnalisme di Negara ini.

 

7. Kepada lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, PPWI mengharapkan agar para Anggota legislatif dapat memberikan perhatian serius terhadap masalah yang amat krusial ini. Sebagai Ketua Pelaksana Musyawarah Besar (Mubes) Pers Indonesia, 18 Desember 2018 lalu, atas nama lebih dari 2000 Wartawan dan Pewarta Warga peserta Mubes yang datang dari seluruh Nusantara, Ketua Umum (Ketum) PPWI menghimbau agar lembaga DPR RI dapat menginisiasi atau memfasilitasi penyusunan Rencana Undang-undang (RUU) tentang Jurnalisme Indonesia, baik melalui amandemen UU No. 40 tahun 1999 maupun pembuatan UU yang baru.

 

Demikian tanggapan PPWI Nasional atas pernyataan DP terkait Wartawan akan disertifikasi BNSP untuk diketahui, dimaklumi dan dijadikan referensi bersama.

 

Jakarta, 27 Januari 2019

 

Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA (Ketum)

H. Fachrul Razi, MIP (Sekretaris Jenderal) (Red)

No Responses

Leave a Reply