TERKAIT KASUS REKAYASA DAN KRIMINALISASI JILID 2 TERHADAP HOKY, PN BANTUL SEGERA GELAR PERSIDANGAN

Jakarta, bidik86.com

 

Dugaan rekayasa dan kriminalisasi jilid 2 (dua) terhadap Ir. Soegiharto Santoso alias Hoky, selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Ketum Apkomindo) akan diuji di Pengadilan Negeri (PN) Bantul, pada hari Rabu (27/03/19) mendatang. Sebelumnya, Hoky yang juga merupakan Wakil Pimpinan Redaksi (Wapimred) media online, www.infobreakingnews.com ini telah mengalami proses kriminalisasi jilid 1 (satu) dan sempat ditahan selama 43 (empat puluh tiga) hari dari 24 November 2016 hingga 05 Januari 2017 di Rumah Tahanan (Rutan) Bantul. Saat itu, para Oknum Penegak Hukum (Gakum) dengan semena-mena memproses laporan bernomor: LP/392/IV/2016/ Bareskrim Polri, atas laporan rekayasa yang dilakukan oleh Agus Setiawan Lie atas kuasa Sonny Franslay.

 

Meskipun telah ditahan selama 43 hari, faktanya Hoky divonis bebas oleh PN Bantul pada tanggal 25 September 2017 dan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ansyori, SH (Jaksa Utama Pratama) dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dengan tuntutan 6 (enam) tahun penjara, serta denda Rp4 miliar (empat miliar rupiah) subsider 6 bulan penjara telah ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) pada tanggal 18 Desember 2018 yang lalu.

 

Kali ini, dugaan rekayasa Laporan Polisi (LP) dilakukan oleh Faaz Ismail yang merupakan kolega dari Agus Setiawan Lie dan Sonny Franslay. Bahkan menurut pengakuan Faaz pada saat membuat laporan di Kepolisian Resort (Polres) Bantul dengan LP/109/V/2017/SPKT, tertanggal 24 Mei 2017, dia didampingi oleh Agus Setiawan Lie.

 

Faaz, bersama 2 orang saksi yaitu JPU Ansyori, SH dan Suwandi Sutikno, diduga melakukan rekayasa membuat laporan dan keterangan palsu tentang tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan tersangka Hoky. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), mereka menyatakan Hoky melakukan pemukulan terhadap Faaz Ismail, sementara Hoky memastikan tidak pernah melakukan tindak pidana penganiayaan sama sekali.

 

Oleh karena itu, Hoky melakukan Praperadilan terhadap Polres Bantul dengan perkara nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Btl. dan dalam persidangan Praperadilan tersebut  hadir 5 (lima) orang Saksi yaitu; Dicky Purnawibawa, Edy Anantoratadhi, Ngongo Bili (Veri), Andi Riyanto dan Rohman Yudi Ardianto (Anang), yang menyatakan tidak ada tindak pidana penganiayaan sama sekali. Yang terjadi hanyalah ribut-ribut soal kata-kata “kutu kupret” saja. Selain itu, ada 3 (tiga) orang saksi, yaitu Darma Kusuma Setya, Christian Yanuar dan Joko Rianto, dalam BAP di Polres Bantul, telah menyatakan hal yang sama yaitu tidak melihat adanya tindak pidana penganiayaan.

 

Hoky menempuh proses Praperadilan terhadap Polres Bantul, karena memang tidak ada tindak pidana penganiayaan sama sekali. Bahkan, Hoky memastikan tidak pernah memperoleh surat panggilan pertama, tetapi langsung surat panggilan kedua. Juga tidak ada bukti visum, termasuk pada Closed Circuit Television (CCTV) di PN Bantul, tidak ada bukti penganiayaan sama sekali. Namun mengherankan, pada tanggal 15 Januari 2019, Hoky ditetapkan sebagai tersangka, walapun telah dilakukan perubahan dari tindak pidana penganiayaan berat pasal 351 KUHP, menjadi tindak pidana penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.

 

Saat dilakukan konfirmasi oleh awak media, Hoky menyatakan siap menghadapi kasus rekayasa dan kriminalisasi tersebut.

 

“Saya tetap akan hadapi dan siap hadir di PN Bantul. Bahkan saya telah proaktif menghubungi penyidik, saya juga telah mengirimkan Chat WhatsApp (WA) kepada penyidik termasuk ke Sdr. Faaz dan Sdr. Suwandi, agar pelapor dan saksi hadir. Termasuk saya menghubungi via call dan Short Message Service (SMS) saksi JPU Ansyori, SH, karena saksi JPU Ansyori, SH, tidak menggunakan WA. Tentu saja harapan saya mereka hadir, agar terungkap dimuka persidangan rekayasa mereka,” ujar Hoky.

 

Seperti saat sidang pada tahun 2017, lanjut Hoky, dimana salah satu saksi lawan mengungkapkan tentang benar ada orang yang menyiapkan dana agar saya masuk penjara.

 

“Kesaksian tersebut tertuliskan dalam salinan putusan 3/Pid.Sus/2017/PN Btl. (Hak Cipta). Hebat sekali-kan orang yang menyiapkan dana untuk masukkan saya ke penjara,” kata Hoky kepada sejumlah media, Minggu (24/03/19) di Jakarta.

 

Upaya mengkriminaliasi Hoky selaku Ketum Apkomindo terus-menerus dilakukan sejak dia menjabat sebagai Ketum Apkomindo diawal tahun 2015 hingga saat ini di tahun 2019. Faktanya, telah ada 5 LP atas Hoky, yaitu 1 di Polres Jakarta Pusat (Jakpus), 3 di Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) dan 1 di Polres Bantul. Seluruh LP tersebut diduga merupakan rekayasa hukum dan dibuat-buat, sehingga satu-persatu dapat diatasi dengan baik oleh Hoky. Apalagi saat ini Hoky bersama dengan beberapa koleganya telah mendirikan Kantor Pengacara dengan nama Mustika Raja Law Office, untuk membantu mengatasi permasalahan hukum dirinya, sekaligus untuk membantu teman-teman yang membutuhkan.

 

Sebenarnya, bukan hanya 5 LP saja yang harus dihadapi oleh Hoky. Hingga saat ini telah ada total 13 (tiga belas) perkara Pengadilan berkaitan dengan Apkomindo. 11 (Sebelas) perkara diantaranya sudah diselesaikan, antara lain; 1 di PN Jakarta Timur (Jaktim), 1 di Pengadilan Tinggi (PT) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, 1 di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), 1 di PT Tata Usaha Negara (TUN), 3 di PN Bantul, 1 di PN Jakpus dan 3 di Mahkamah Agung (MA).

 

Saat ini, Hoky juga sedang menghadapi gugatan baru dari Rudy Dermawan Muladi dan Faaz Ismail, dimana Rudy dan Faaz yang sejak 14 Februari 2018  sudah dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana pencemaran nama baik dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) atas LP nomor: LP/362/VII/2017/DIY/SPKT. Sayangnya, hingga kini telah lebih dari 1 tahun lamanya, kasus yang dilaporkan korban Hoky tersebut masih belum dilimpahkan kepenuntutan, sedangkan sebaliknya, Faaz Ismail, cs, yang melaporkan kasus tipiring Hoky dengan Pasal 352 KUHP ini, perkaranya sudah sedang berjalan di PN Bantul, Yogyakarta.

 

Gugatan baru Rudy dan Faaz adalah terkait perkara perdata dengan no. 633/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL, di PN Jakarta Selatan (Jaksel), dimana Rudy dan Faaz mengklaim dirinya masing-masing sebagai Ketum dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apkomindo masa bakti 2015-2020. Para penggugat ini tidak tanggung-tanggung, mereka menggunakan jasa pengacara terkenal yaitu Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH, MM. Selain Hoky, masih ada tergugat lainnya yaitu; Muzakkir, Go Andri Sugondo, Agustinus Sutandar, Gomulia Oscar, dan Suwato Kumala, ditambah beberapa turut tergugat lainnya, yaitu; Felix Lukas Lukmana, H. Hendra Widya, SE, MM, MBA, Nurul Larasati, SH, Erlien Wulandari, SH dan Dini Lastari Siburian, SH.

 

“Secara kebetulan, pada saat yang sama yaitu hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 akan ada agenda sidang lanjutan di PN Jaksel, namun saya harus memilih hadir di PN Bantul, sebab untuk di PN Jaksel merupakan sidang gugatan perdata, sedangkan di PN Bantul adalah sidang pidana,” jelas Hoky.

 

Hoky yang sempat menjadi Ketua Pantia Kongres Pers Indonesia pada tanggal 06 Maret 2019 lalu di Asrama Haji Pondok Gede, menghimbau agar teman-teman Jurnalis berkenan membantu melakukan pemberitaan, namun tetap berimbang serta adil.

 

“Saya senang jika teman-teman Jurnalis yang berdomisili di sekitar Bantul seperti dari Yogyakarta, dari Sleman, dari Gunung Kidul dan dari Kulon Progo, berkenan hadir dan meliput sidangnya, karena akan semakin terungkap tentang pihak lawan selalu berupaya melakukan rekayasa hukum terhadap diri saya,” tambah Hoky berharap.

 

Bahkan, imbuhnya, Sdr. Faaz sempat menyatakan kepada saya bahwa untuk gugatan di PN Jaksel, itu dia hanya tanda tangan saja dan ada orang yang membiayai pembayaran kepada pengacara-nya.

 

“Nanti bisa bertanya langsung ke Sdr. Faaz di PN Bantul. Mereka berpikir hukum itu bisa dibeli dan direkayasa, padahal jaman telah berubah. Faktanya, saya telah menang di MA hingga 3 perkara dari pihak mereka, bahkan kasasi JPU dengan tuntutan penjara 6 tahun telah ditolak oleh MA. Saat ini saya sedang menantikan salinan putusan dari MA, mereka malah masih bermain-main dengan hukum terus. Yakinlah, tidak lama lagi kelompok mereka akan menuai apa yang telah mereka taburkan,” pungkas Hoky optimis. (Red)

No Responses

Leave a Reply