TERPAMPANG DI BILLBOARD JOKOWI – MA’RUF, PHOTO BUPATI ZAKI DISOAL

Tangerang, bidik86.com

 

Menghadapi situasi politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Pemerintah yang harusnya bersikap netral, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, diduga terkesan memihak kepada salah satu Calon Presiden (Capres) 2019.

 

Terlihat dengan ditemukannya photo A. Zaki Iskandar, yang dikenal sebagai Bupati Tangerang, terpampang di sebuah Alat Peraga Kampanye (APK) billboard salah satu Capres dengan nomor urut 1 (satu), Jokowi-Ma’ruf, yang ada di trotoar Jalan Raya Cikupa Balaraja tepatnya di Desa Kawidaran, Kecamatan Cikupa, Kab. Tangerang, Banten.

 

Seorang warga yang kerap melintas di jalan itu mengatakan, dirinya sudah sepekan melihat photo Bupati Zaki, terpampang bersama Jokowi-Ma’ruf disana.

 

“Itu memang lintasan saya setiap hari untuk bekerja dan kurang lebih sepekan saya lihat photo Bupati Zaki, terpampang bersama Jokowi-Ma’ruf disana,” ujar warga yang berprofesi sebagai wirausaha dan enggan disebut namanya kepada bidik86.com, Sabtu (19/Jan/19).

 

Lebih lanjut ia mengatakan, sebagai warga awam ia mengetahui A. Zaki Iskandar adalah sebagai seorang Bupati, seorang Pimpinan daerah di tempat dirinya tinggal.

 

“Saya tahu Pak Zaki adalah Bupati Tangerang. Pak Zaki sebagai Kepala Pemerintahan disini harusnya bersikap netral, memberikan contoh yang baik buat warganya,” cetusnya.

 

Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kab. Tangerang, Andi Irawan, ketika dikonfirmasi mengatakan, terkait hal tersebut, pihaknya sudah menanyakan dan meminta berita acara yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kab. Tangerang, bahkan memanggilnya hampir sepekan yang lalu.

 

“Kami sudah menanyakan dan meminta berita acara terkait APK tersebut, kepada DPD Partai Golkar Kab. Tangerang, apakah itu sebagai APK tambahan atau bukan. Bahkan sudah memanggilnya hampir sepekan ini, namun tak kunjung ada jawaban juga,” terang Andi kepada bidik86.com, via telephone selulernya.

 

“Kami akan buat kajian, apakah ada pelanggaran baik dari ukuran APK atau lokasi pemasangan. Kalau memang sebagai APK tambahan, secara design materi hal tersebut tidak ada yang dilanggar karena photo Zaki disana, bukan sebagai Bupati atau pejabat daerah melainkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kab. Tangerang,” imbuhnya.

 

Andi juga menjelaskan, bahwa pihaknya sudah mengikuti aturan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilhan Umum (KPU) dan pihaknya pun pernah menanyakan hal tersebut kepada KPU Kab. Tangerang.

 

“Kami pernah menanyakan hal tersebut kepada KPU Kab. Tangerang dan menurut mereka, sementara ini tidak ada yang dilanggar dalam APK tersebut, sepanjang photo Zaki tidak terpampang sebagai Pejabat daerah. Lebih baik pertanyakan kembali kepada KPU Kab. Tangerang, karena dalam hal ini, kapasitas Bawaslu hanya meminta berita acara ke DPD Partai Golkar Kab. Tangerang,” cetus Andi.

 

Sementara itu, lain hal dengan apa yang dikatakan oleh Willy, selaku Sekretaris KPU Kab. Tangerang.

 

Willy mengatakan, selain menetapkan aturan atau keputusan, KPU hanya bertugas memonitor pelaksanaan Pemilu, bukan menindak pelanggaran peserta Pemilu.

 

“Yang mempunyai kewenangan menindak pelanggaran peserta Pemilu adalah Bawaslu bukan KPU. Terkait APK Capres Jokowi-Ma’ruf yang terpampang photo Bupati Kab. Tangerang, tidak ada yang dilanggar selama photo Zaki terpampang sebagai tokoh Partai Politik (Parpol) dan bukan sebagai Pejabat daerah, malah kita fasilitasi. Namun coba tilik kembali tempat pemasangan APK-nya,” tukas Willy.

 

“Untuk Jl. Raya Cikupa Balaraja (Kawidaran) termasuk Jl. Nasional, Jl. protokol dan dalam aturan yang sudah ditetapkan, itu tidak boleh. Warga masyarakat melaporkan, Bawaslu berperan untuk menindak,” tegas Willy.

 

Willy juga mengatakan, bahwa Bawaslu harusnya bersifat preventif.

 

“KPU sudah menetapkan dan mensosialisasikan semua titik yang diperbolehkan untuk pemasangan APK baik lewat media massa dan media sosial (medsos). Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya kembali pada Bawaslu bilamana ada pelanggaran. Bawaslu harusnya bersifat preventif, jangan menunggu ada laporan dari masyarakat baru ditindak,” tegas Willy.

 

“Terkait photo Pak Zaki yang ada di billboard Capres Jokowi-Ma’ruf, menurut saya, kemungkinan Pak Zaki sendiri tidak mengetahui kalau photonya terpampang disana,” pungkasnya. (Red)

No Responses

Leave a Reply