TUAI KONTROVERSIAL DI MEDSOS, AKANKAH DISNAKERTRANS KARAWANG TEMPUH JALUR HUKUM?

Karawang, bidik86.com

 

Permasalahan upah antara PT. Asietex Sinar Indopratama (ASI) dengan Serikat Pekerja Pribumi (SPP) dan SPM GSBI telah di fasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang, Senin (29/04/19) lalu. Namun hasil dari rapat tersebut, ternyata masih ada pihak yang merasa tidak puas atas hasil kesepakatan yang telah dibuat, yaitu dari pihak SPM GSBI. Ungkapan ketidakpuasan tersebut di ungkapkan pada ruang publik media sosial (medsos) Facebook (Fb) dengan nama akun Sidik Mustofa, yang menyatakan sikap penolakannya atas kesapakatan upah di angka Rp4 juta (empat juta rupiah).

 

Menyikapi sikap dari Ketua SPM GSBI, tim kuasa hukum Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Karawang, Wahyu Anggara Putra mengatakan, jika hal tersebut lebih ke arah framing.

 

“Ungkapan kekecewaan sah-sah saja, tapi setelah kami pelajari, isi dari tulisan saudara Sidik ini lebih ke arah framing yang tujuannya penggiringan opini. Coba lihat saja judulnya, dia menulis judul tulisan pada akun Fb pribadinya yang dapat merugikan nama baik Disnakertrans secara kelembagaan, dengan judul ‘Disnakertrans Kabupaten Karawang, Rampas Upah Buruh PT. ASI’. Ini akan menjadi masalah, khusunya pada kalimat Rampas Upah Buruh,” kata Wahyu, Selasa (30/04/19).

 

“Tim saya sudah melakukan komunikasi dengan Pak Kadisnakertrans maupun dengan Ketua SPP via telephone. SPP ini memang benar-benar Serikat Pekerja yang Pengurus dan Anggotanya benar-benar bekerja di PT. ASI,” jelasnya.

 

Wahyu menerangkan jika SPP yang notabene pekerja di PT. ASI, telah menerima kesepakatan tersebut.

 

“Dari pernyataan Ketua SPP yang bernama Muhidin alias Bodong. Dia mengatakan, kalau Anggota SPP yang notabene sebagai Pekerja di PT. ASI telah menerima kesepakatan tersebut. SPP menerima kesepakatan tersebut, karena memang kemampuan Perusahaan tidak dapat dipaksakan. Daripada kemampuan Perusahaan hanya mampu bertahan selama 3 (tiga) bulan, lalu bagaimana dengan nasib Pekerja yang jumlahnya banyak ini? Harus berfikir rasional dong, sudah banyak Perusahaan yang hengkang dari Karawang dan berpindah ke daerah lain yang nilai upah Pekerja jauh lebih murah dari Karawang,” terang Wahyu.

 

“Ini persoalan nasib orang banyak yang perlu difikirkan, jika sampai Perusahaan hengkang, siapa yang mau bertanggung jawab dengan nasib sekian banyak Pekerja? Saya anggap sikap bijaksana yang diambil oleh SPP sudah sangat tepat, karena SPP lebih memikirkan nasib Anggotanya,” imbuh Wahyu.

 

Saat disinggung soal status Fb Ketua SPM GSBI, apakah pihaknya akan menempuh upaya hukum atau tidak?

 

“Kami masih mempertimbangkannya dan kami perlu komunikasi lebih lanjut dengan Pak Kadisnakertrans, karena selain tulisan saudara Sidik, ada juga akun Fb lainnya yang bernama ‘Ismett Inoni Salawa’ yang berisi ‘Disnakertrans Kok Melakukan Praktek Menjadi Konsultan Perusahaan, Coba Telusuri Waktu Masuk PNS Kadisnya Pake Nyogok Tuhhh!’. Hal seperti ini kan tindakan yang tidak bijak, ketika sudah sebut-sebut dan tuduh Kadis seperti itu, jelas sangat merugikan pribadi Pak Kadisnakertrans,” pungkasnya. (Red)

No Responses

Leave a Reply